Layanan Publik

Bina Marga Aceh Masih Buruk Layani Masyarakat

ACEHTERKINI. COM | Ombudsman Aceh menilai pelayanan publik unit Pelayanan Pembangunan dan Jembatan di Dinas Bina Marga atau Cipta Karya Aceh masih sangat buruk.

Hal tersebut terungkap dalam pengawasan Ombudsman dari 12 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Ombudsman menilai Dinas Bina Marga Aceh masuk dalam katagori zona merah.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin mengatakan penilaian 12 SKPA itu sudah diserahkan kepada Gubernur Aceh, 9 Januari 2015.

“10 SKPA masuk dalam katagori zona hijau, kemudian satu SKPA di zona kuning dan satu lagi di Zona Merah,” ujar Taqwaddin, Senin (12/1/2015).

Ia menjelaskan SKPA yang masuk dalam zona kuning adalah Badang Lingkungan Hidup kemudian katagori zona merah adalah Dinas Bina Marga/PU/Cipta Karya.

“Ombudsman pada tahun 2015 akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur kewenangan Ombudsman untuk memberi rekomendasi terkait kinerja pemerintah daerah seperti pergantian kepala dinas dan pejabat lainnya, serapan anggaran, dan kebijakan-kebijakan publik lainnya,” ujar Taqwadin.

Menanggapi penilaian ini, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah meminta agar Ombudsman Aceh secara inten mengawasi SKPA dalam melaksanakan Tupoksinya pada pelayanan publik.

“Pemerintah Aceh sangat mendukung kinerja Ombudsman RI. Pengawasan Ombudsman sangat penting untuk mengetahui penilaian masyarakat sebagai pengguna dan penerima layanan terhadap kinerja pemerintah,” ujar Gubernur Aceh, Zaini Abdullah. [red]

Berikut Predikat SKPA PemerintahAceh atas Pelayanan Publik Tahun 2014 :

Zona Merah

  1. Dinas PU/Cipta Karya/Bina Marga

Zona Kuning

  1. Badan Lingkungan Hidup Aceh

Zona Hijau

  1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh
  2. Dinas Kesehatan
  3. RSUZA
  4. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
  5. Dinas Pendidikan
  6. Dinas Sosial
  7. Dinas Perhubungan
  8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  9. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
  10. Dinas Pendapatan Kekayaan Aceh

To Top