Ekonomi

APBA Terlambat Disahkan, Ini Alasan Pemerintah Aceh

Berdampak pada Gaji Gubernur dan Ketua DPRA

ACEHTERKINI.COM | Ketua DPRA, Tgk. Muharuddin menjelaskan keterlambatan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2015 karena adannya perggantian anggota dan Ketua DPRA serta pembentukan alat kelengkapan dewan periode 2014-2015.

Alasan lain kata Tgk. Muharuddin juga karena padatnya kegiatan dan banyak hari libur pada akhir Desember 2014. “Seyogyanya APBA sudah disahkan pada 30 Desember 2014,” kata Tgk Muharuddin.

Ia menjelaskan pengesahan APBA 2015 ini paling telat kita sahkan pada 31 Januari 2015 atau bisa dipercepat lagi.

“Bukan sengaja kita memperlambat pengesahan APBA tapi memang alat kelengkapan dewannya belum ada,” ujar Ketua DPRA.

Akibat keterlambatan ini, Gubernur Aceh mengadakan kegiatan coffee moorning dengan sejumlah SKPA, Anggota DPRA, Muspida Aceh dan sejumlah wartawan di Pendopo, Kamis (8/1/2015).

Gubernur Aceh menjelaskan ada dua provinsi yang terlambat mengesahkan APBA tahun 2015, yaitu Aceh dan DKI Jakarta. “Saya sudah melayangkan surat ke Mendagri, ke Presiden RI dan Wakil Presiden agar dapat memaklumi keterlambatan pengesahan APBA 2015,” kata Gubernur Aceh, Zaini Abdullah.

“Jika pengesahan ini berlarut-larut maka akan berdampak pada kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan masyarakat Aceh,” jelas gubernur.

“Mudah-mudahan Menteri Dalam Negeri memberikan dispensasi atas keterlambatan ini,” pinta Zaini Abdullah.

Gubernur Aceh juga mengatakan perggantian anggota dan ketua DPRA berdampak pada pengesahan APBA 2015.

Sementara itu Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyayangkan studi banding yang dilakukan anggota DPRA ke sejumlah provinsi di Indonesia terkait penyusunan tata tertib dan alat kelengkapan dewan.

“DPRA sebenarnya bisa mempercepat pengesahan APBA 2015 tepat waktu karena Tatib itu sudah ada aturannya dalam UUPA,” ujar Koordinator MaTA Alfian.

Ia menjelaskan keterlambatan APBA 2015 ini akan berdampak pada tidak dicairkannya gaji Gubernur Aceh dan Ketua DPRA selama enam bulan. [red]

To Top