Hukum

Anggota Dewan di Aceh akan “Serbu” Istana Presiden

Tuntut Kewenangan Aceh yang Tak Kunjung Tuntas

ACEHTERKINI.COM | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara berencana berkemah di Istana Negara.

Aksi ini dilakukan sebagai desakan agar beberapa aturan turunan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2016 segera diterbitkan.

Pemerintah diberi tenggat waktu hingga 15 Agustus mendatang. Baik itu, yang berbentuk Peraturan Pemerintah (RPP) maupun Keputusan Presiden (Kepres) untuk Aceh.

Apalagi, Wakil Presiden Yusuf Kalla saat datang ke Aceh pada peringatan gempa dan tsunami Aceh, pada 26 Desember lalu, pernah berjanji untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Karena sudah 9 tahun pasca perdamaian Aceh antara RI-GAM, hingga sekarang aturan turunan UUPA belum juga tuntas.

“Janganlah Pemerintah Jakarta terus membohongi rakyat Aceh, dengan janji-janji manisnya, karena turunan UUPA itu belum dituntaskan,” ucap Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Abdul Muthaleb, kemarin.

Dia mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya sepakat untuk mengadakan pertemuan dengan seluruh DPRK dari 23 kabupaten/kota di Banda Aceh. Tentunya, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Tujuannya adalah membahas perkembangan turunan UUPA yang belum tuntas hingga sekarang.

Seperti, PP Kewenangan Pusat bersifat nasional di Aceh, PP pengelolaan minyak dan gas bumi Aceh, PP nama dan gelar Aceh. Kemudian, tentang Perpres kantor wilayah BPN Aceh dan BPN Kabupaten/kota untuk menjadi perangkat Aceh serta persoalan lainnya.

“Kita akan terus berjuang demi rakyat Aceh bersama partai lokal dan nasional ke Jakarta, supaya RPP dan Kepres segera diberlakukan di Aceh. Kalau tidak selesai pada 15 Agustus 2015, maka kami dewan siap berkemah di Istana Negara,” cetusnya.

“Aceh sudah bosan dengan janji-janji Pemerintah Jakarta, karena sudah berulang kali dilakukan pertemuan di Jakarta, tapi hasilnya nihil,” kesal Abdul Muthaleb.

Sebelumnya pada pertemuan Komisi I DPRA dengan Kapolda Aceh, 27 Januari 2015, Iskandar dari Fraksi Partai Aceh mengatakan “Kado 2015” yang dijanjikan oleh Pemerintah Pusat terkait kewenangan Aceh belum ditepati sampai sekarang. Hal yang sama juga disampaikan Azhary dari Fraksi Partai Aceh terkait bendera dan lambang yang sudah disahkan oleh legislatif dan eksekutif di Aceh.

Azhary meminta agar Kapolda Aceh bisa memberikan pengamanan jika bendera dan lambang Aceh tersebut akan dikibarkan oleh rakyat di seantero Aceh. [red/jpnn]

To Top