Politik

Pimpinan DPRA Belum Disetujui Mendagri

Abdullah Saleh

ACEHTERKINI.COM | Anggota DPRA, Abdullah Saleh mendesak Gubernur Aceh segera mengirim surat terkait penetapan lima orang pimpinan DPRA ke Mendagri.

“Sampai saat ini Mendagri belum menerima surat tersebut dari Gubernur Aceh, Zaini Abdullah,” kata Abdullah Saleh.

Proses pengiriman surat harus melalui Gubernur Aceh. Tapi kata Abdullah Saleh, gubernur tidak punya kewenangan untuk menilai penetapan pimpinan DPRA.

“jangan lambat, dampaknya DPRA belum bisa bekerja dan alat kelengkapan dewan juga belum bisa ditetapkan sehingga pegesahan APBA 2015 menjadi molor,” pinta anggota dewan dari Partai Aceh ini.

Kendatipun begitu, Politisi Partai Aceh ini menyampaikan pertemuan terkait pimpinan DPRA dan RAPBA akan dilakukanbersama Kemendagri pada Senin, 15 Desember di Jakarta.

“Kita optimis Mendagri akan menyetujui lima pimpinan DPRA tersebut, walaupun Menteri Dalam Negeri tetap menyetujui hanya empat pimpinan DPRA,” tandasnya.

Jikapun Mendagri bersikukuh tetap empat pimpinan, maka DPRA akan melakukan musyawarah kembali. “Soal siapa yang digeser itu nanti kita musyawarahkan lagi,” demikian Abdullah Saleh.

Sementara itu Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Edrian mengaku belum menerima surat hasil sidang paripurna penetapan pimpinan DPRA tersebut dan berkas-berkasnya.

“Mungkin sudah di Biro Pemerintahan, tapi untuk Biro Hukum belum kita terima,” kata Edrian.

Edrian menjelaskan posisi Gubernur Aceh hanya membuat surat pengantar untuk diteruskan ke Mendagri di Jakarta. “Sampai saat ini belum di buat surat pengantarnya,” terang Edrian.

“Posisi gubernur hanya meneruskan saja, tidak ada wewenang untuk melakukan koreksi, ini sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2010 atau UU Nomor 23 Tahun 2014,” tandas Edrian. [red]

To Top