Nasional

Kasus HAM Mandeg, DPR Diminta Bahas UU KKR

ACEHTERKINI.COM | Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mendesak DPR RI membahas Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Hal tersebut menyusul mandegnya beberapa kasus pelanggaran HAM masa lalu termasuk kasus DOM di Aceh.

“Kami mendukung RUU KKR,” kata Yasonna di Gedung Kemenkumham di Jakarta, Rabu (10/12/2014) sebelum membuka acara peringatan Hari HAM International.

“RUU KKR memang suatu penyelesaian kalau UU Pengadilan HAM Ad Hoc tidak ada,” ujar Direktur Jenderal HAM Aidir, dikutip dari laman CNN Indonesia.

Sebelumnya RUU KKR dimatikan melalui Keputusan MK pada 2011. MK Memutuskan pasa 27 dalam UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945. “Kini Pemerintah masa Pemerintahan Jokowi akan berupaya menghidupkan kembali pasal tersebut,” kata Aidir.

Yasonna menilai dengan adanya komisi tersebut, pengusutan kasus pelanggaran HAM berat dapat dilakukan.

“RUU KKR tersebut dinilai sebagai jalan alternative lantaran pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc mandeg,” kata Menkumham RI.

“Kita komitmen usut kasus HAM melalui kerjasama antar lembaga dalam pembentukan Pengadilan Ad Adhoc,” katanya.

Hingga saat ini, sederatan pengusutan kasus pelanggaran HAM masa lalu masih mandeg diantaranya, Talangsari, Trisakti, G30s, Malari, Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh dan Pembunuhan pegiat HAM Munir.

Secara terpisah, sejumlah Civil Society Organization (CSO) di Aceh diantaranya LBH Banda Aceh, Koalisi NGO HAM Aceh dan KontraS Aceh mendesak agar Pemerintah Pusat segera memberikan respon pelaksanaan Qanun KKR Aceh yang sudah disahkan DPRA pada tahun 2013 lalu. [red]

To Top