Hukum

Jual Izin untuk Australia, Gerak Lapor ke KPK

ACEHTERKINI.COM | Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh melaporkan dua kasus korupsi sektor Sumber Daya Alam (SDA) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan itu terkait adanya indikasi tindak pidana korupsi tentang potensi penjualan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perusahaan Asing di Kabupaten Aceh Selatan oleh perusahaan pemegang IUP di Kabupaten Aceh Selatan.

“Perusahaan tambang itu menjual izinnya ke Perusahaan Asing asal Australia, PT. Prosperity Resources Limited,” kata Kepala Advokasi Korupsi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung, Jum’at (12/12/2014).

GeRAK mensinyalir enam perusahaan tersebut, yakni PT Bintang Agung Mining (BAM), PT Multi Mineral Utama (MMU), PT Mulia Kencana Makmur (MKM), PT Aneka Mining Nasional (AMN), PT Aspirasi Widya Chandra (AWC) dan PT Arus Tirta Power (ATP).

“Total izin enam perusahaan tersebut diperkirakan sebesar 40.000 hektar, semuanya mengantongi IUP konsesi pertambangan emas,” tegas Hayatuddin dalam keterangan bersamanya dengan Kepala Advokasi Seknas FITRA, Ucok Sky Khadafi.

GeRAK menduga IUP tersebut dijadikan sebagai anggunan kepada Asing dari Australia senilai Rp1,5 miliar.

Dana tersebut sebagai jaminan modal awal untuk memperoleh IUP dari Pemerintah Aceh Selatan. “Kita duga ini ada kasus suap untuk mempercepat transaksi pengesahan IUP,” kata Hayatuddin.

Investigasi GeRAK Aceh ada 40 desa yang meliputi konsesi wilayah izin pertambangan ke enam perusahaan. “Seluruh izin tidak diketahui oleh Kepala Desa setempat, juga Amdal,” tandasnya. [red]

To Top