Hukum

Jokowi Tidak Serius Selesaikan HAM Di Aceh

Qanun KKR Aceh akan Dibatalkan

ACEHTERKINI.COM | Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Mustiqal menyayangkan sikap Pemerintah Pusat yang tidak serius menyelesaikan persoalan HAM masa lalu di Aceh. Konon Qanun KKR Aceh yang sudah disahkan itu akan dibatalkan oleh pusat.

Qanun Nomor 17 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh yang sudah disahkan oleh DPRA itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

“Qanun itu sudah lengkap, ada kelembagaannya dan ada juga kewenangannya,” pungkas Mustiqal yang baru saja kembali dari Thailand mempresentasikan masalah HAM masa lalu di Aceh.

“Pemerintah Pusat di bawah kendali Joko Widodo tidak serius mengungkapkan HAM masa lalu di Aceh,” kata Mustiqal, Sabtu (6/12/2014) dengan nada kecewa.

Jika Qanun KKR Aceh itu dibatalkan, Ia khawatir akan muncul persoalan baru di Aceh khususnya terhadap korban yang telah diabaikan dalam pemenuhan haknya atas pengungkapan kebenaran.

Sebelumnya Pemerintah pusat menegaskan Qanun atau Peraturan Daerah tentang pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsilisi (KKR) Aceh, melampaui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh, jika KKR yang dibentuk diberi kewenangan mengadili pelaku pelanggar HAM.

Pasalnya, dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 hanya diatur terkait pembentukan kelembagaan dan tidak meliputi kewenangan bagi KKR.

“Dalam Undang-Undang Nomor 11 yang diatur hanya kelembagaan tak meliputi kewenangan KKR Aceh. Nah, sedangkan KKR Aceh jadi satu dengan KKR Nasional. Jadi Perda itu melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang. Kan jelas peraturannya, tak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi,” ujar Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Menteri Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta, Jum’at (5/12/2014) dilansir dari JPNN.

Menurut Zudan, nantinya akan dilakukan klarifikasi terlebih dahulu terkait keberadaan Qanun KKR tersebut. Artinya, Pemerintahan di Aceh harus terlebih dahulu melaporkan, apakah dalam penyusunan Qanun melaksanakan sepenuhnya hal-hal yang termaktub dalam undang-undang tentang Aceh.

“Kalau tidak, baru dibatalkan. Dulu kewenanganya di presiden. Sekarang di Kemendagri juga bisa. Jadi Kemedagri akan membatalkan Qanun KKR Aceh apabila Pemerintah Aceh tak melaksanakan perintah undang-undang,” katanya. [red/sad]

To Top