Sosial

Hari HAM, Zaini Abdullah Belum “Berbuat Apa-Apa”

ACEHTERKINI.COM | Koordinator KontraS Aceh, Destika Gilang Lestari mengatakan sudah 9(sembilan) tahun paska perdamaian yang ditandatangani melalui Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Agustus 2005, belum melakukan langkah-langkah yang signifikan untuk pemenuhan hak-hak korban HAM di Aceh.

Bertepatan dengan perayaan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh pada 10 Desember 2014, agenda untuk mereduksi HAM itu sendiri masih sangat terlalu kuat.

Surat elektronik KontraS mencatat hari HAM tahun 2014, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah belum banyak berbuat untuk menyelesaikan realita-realita HAM masa lalu di Aceh.

“Khususnya keluarga korban konflik. Produksi kekerasan yang terjadi pada masa lalu hingga kini masih menjadi hantu dalam benak korban, dimana ketidakmauan dan ketidakmampuan negara untuk menjamin perlindungan HAM masih menjadi pekerjaan rumah yang belum diseriusi hingga kini,” kata Destika Gilang Lestari.

KontraS Aceh mencatat bahwa ada beberapa pasal MoU Helsinki sampai saat ini belum diimplementasikan Pemerintah. Di antaranya pembentukan Pengadilan HAM, Komisi Klaim Bersama dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh dalam bentuk Perpres dan Peraturan Pemerintah.

Hingga pengesahan Qanun KKR pada tanggal 27 Desember 2013, hingga saat ini, produk tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

“Joko Widodo (Jokowi) harus bertanggungjawab terhadap penyelesaian masalah HAM masa lalu di Aceh,” tegas Destika.

Bagaimanapun kata Gilang, bila perdamaian diisi dengan saling memaafkan, namun kita tidak boleh melupakan masa lalu. [red]

To Top