Hukum

Hakim Tolak Eksepsi Manager PT. Dua Perkasa Lestari

Kebakaran Lahan Gambut di Babahrot, Aceh Barat Daya

ACEHTERKINI.COM | Ketua Majelis Hakim perkara pidana nomor 88/Pid.Sus/2014/PN-TTN, Rahma Novatiana SH menolak eksepsi terdakwa Mujiluddin salah seorang manager PT. Dua Perkasa Lestari (DPL) dalam kasus kebakaran lahan gambut di Aceh Barat Daya.

Dalam agenda putusan sela yang digelar pada Selasa, (2/12/2014) di PN Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan, Rahma Novatiana SH dibantu hakim anggota Azhary Prianda Ginting SH dan Khairu Rizky SH menolak eksepsi terdakwa dan melanjutkan persidangan berikutnya dengan pemeriksaan saksi-saksi fakta pada 16 Desember 2014 mendatang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara hukum lingkungan ini Fahmi SH mengatakan ada dua saksi fakta yang akan dihadirkan dalam persidangan 16 Desember mendatang.

Terdakwa dijerat melanggar Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kemudian Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.

Sebelumnya pada Jum’at, 31 Oktober 2014, terdakwa Mujiluddin dalam eksepsinya membantah dakwaan JPU terkait pembakaran lahan gambut di areal PT. Dua Perkasa Lestari di Babahrot, Aceh Barat Daya.

Ia mengaku sangat yakin tidak pernah memerintahkan orang atau siapapun melakukan perbuatan atau kegiatan membuka lahan dengan cara membakar. Pasalnya kata Mujiluddin pembukaan lahan dilakukan dengan cara tanpa bakar dan menggunakan alat berat oleh kontraktor.

Kuasa Hukum PT. Dua Perkasa Lestari (DPL), Deddy Kurniadi (berdiri) bersama rekan

Kuasa Hukum PT. Dua Perkasa Lestari (DPL), Deddy Kurniadi (berdiri) bersama rekan

Ia didampingi pengacaranya dari Dedy Kurniadi & CO Lawyers yang beralamat di Wisma Tugu Raden Saleh Lantai 5, Jakarta. Deddy Kurniadi SH bersama rekan-rekannya yaitu Akhmad Johari Damanik SH dan Ilham Prasetya Gultom SH.

Menurut kuasa hukum PT. Dua Perkasa Lestari, dakwaan yang dibacakan JPU pada Sidang pertama 14 Oktober 2014 tidak dapat diterima, karena tidak jelas sample mana yang dijadikan objek analisis. Perkara ini juga adanya kepentingan dan tekanan dari Norwegia atau pihak asing dan UKP4. Ahli yang digunakan juga tidak berkompeten.

Sebelumnya juga, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan sanggahan atas eksepsi terdakwa tersebut pada, 18 November 2014.

“Kasus ini tidak ada intervensi dari manapun, baik dari pihak asing maupun dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-4),” kata Fahmi SH.

Kemudian terkait ahli dalam perkara ini juga merupakan ahli yang berkompeten yaitu Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis, keduanya adalah ahli kebakaran hutan dan lahan serta ahli lingkungan dari Universitas Institute Pertanian Bogor (IPB).

“Tidak benar kalau terdakwa mengatakan ahli yang digunakan itu tidak berkompeten dan melakukan intervensi terhadap perkara tersebut,” jelas Fahmi. [red]

To Top