Hukum

Hakim dan Jaksa Sakit, Pidana Kebakaran Lahan Gambut Ditunda Lagi

TKPRT : Ini akan Memperburuk Hakim Lingkungan di Aceh

ACEHTERKINI.COM | Lagi, kasus pidana kebakaran lahan gambut yang digelar di PN Meulaboh dengan terdakwa Perusahaan Sawit PT. SPS- kembali ditunda. Setelah sebelumnya ditunda karena saksi sakit, kini giliran Ketua Majelis Hakim, Rahmawati SH dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rahmat Nur Hidayat sakit.

Kuasa hukum PT. SPS, Endar Soemarsono mengatakan sidang ditunda lagi karena hakim dan JPU sakit. “Saksi fakta sudah hadir satu orang, tapi karena sakit maka sidang ditunda sampai 7-8 Januari 2014,” kata Endar.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mawardi SH. Ia mengatakan sidang ditunda sampai 7 Januari karena hakimnya kurang sehat.

“Memang ada beberapa kali penundaan, tapi itu karena saksinya tidak kooperatif, terutama di pihak perusahaan,” kata Mawardi.

Menurut amatan acehterkini, saksi fakta yang belum dipanggil oleh JPU sebanyak 6 orang lagi. Jadwalnya pemeriksaan saksi 6 orang ini akan dituntaskan pada sidang 16-17 Desember 2014. Tapi karena Ketua Hakim Majelis dan Jaksa Penuntut Umum sakit maka sidang ditunda.

Ditanggapi terpisah, Tim Koalisi Penyelematan Rawa Tripa (TKPRT) berharap agar PN Meulaboh serius menyelesaikan persidangan ini dengan tepat, cepat dan biaya ringan.

“Jangan berlarut-larut, Negara rugi karena ketidak seriusan Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri Meulaboh dalam menangangi perkara ini. Kita minta Hakim memberikan putusan yang adil terhadap pelestarian lingkungan di Aceh,” tandas Fadila Ibra, Juru Bicara TKPRT.

TKPRT menilai ada sesuatu yang aneh dalam kasus pidana PT SPS ini di PN Meulaboh sehingga mengalami beberapa kali penundaan. TKPRT mencatat ada lebih kurang 5 kali penundaan karena alasan sakit dan ketidakhadiran saksi.

“Ini akan memperburuk kinerja dan citra yang baik bagi Hakim Lingkungan di Aceh terutama Ketua Hakim Majelis, Rahmawati SH yang pernah memenangkan Negara Republik Indonesia dalam perkara perdata antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan PT. Kallista Alam yang saat ini kasusnya sedang menunggu Kasasi dari Mahkamah Agung,” terang Fadilla. [red]

To Top