Sosial

GeRAK : Tunjangan Rumah Dewan Harus Dibatalkan

ACEHTERKINI.COM | Koordinator Gerakan Anti Korupsi Kabupaten Aceh Barat, Baharuddin Bahari mengharapkan agar tunjangan rumah untuk anggota DPRK setempat harus dibatalkan.

GeRAK menilai penggunaan uang rakyat yang dipakai untuk tunjangan rumah itu tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

“Bupati Aceh Barat harus mencabut SK Nomor 54 Tahun 2014 Tanggal 21 Januari 2014 tentang penetapan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRK Aceh Barat,” kata Baharuddin.

Kajian GeRAK, kata Baharuddin SK Bupati Aceh Barat itu berdampak pada pemborosan uang rakyat hingga mencapai Rp154 juta per bulannya.

Data yang ditemukan GeRAK adalah jumlah tunjangan perumahan kepada Ketua DPRK Aceh Barat sebesar Rp 8 juta per bulan. Kemudian masing-masing Wakil Ketua DPRK mendapat Rp 7 juta per bulan. Kemudian untuk anggota DPRK hanya mendapat Rp 6 juta per bulannya.

“SK Bupati Aceh Barat ini dilakukan secara sembarangan tanpa terlebih dahulu dilakukan kajian dan survey standar harga sewa rumah yang berlaku di Kota Meulaboh,” kata Baharuddin Bahari.

Fakta lain ditemukan bahwa sebagian pimpinan dan anggota DPRK Aceh Barat berdomisili di Kota Meulaboh dan telah memiliki rumah pribadi. “Dana tunjangan perumahan ini berpotensi digunakan diluar kebutuhan,” Demikian Koordinator GeRAK Kabupaten Aceh Barat, Baharuddin Bahari. [red/*]

To Top