Hukum

GeRAK: Trend Korupsi di Aceh Meningkat

“Lemahnya Penegakan Hukum dan Adanya Intervensi Pihak Ketiga”

ACEHTERKINI.COM | LSM Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mencatat pada tahun 2014 dugaan korupsi di Aceh mencapai Rp800 miliar.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani melalui Kepala Divisi Advokasi Korupsi, Hayatuddin Tanjung mengatakan korupsi di Aceh selama ini menunjukkan trend yang tidak pernah menurun.

Setiap tahun mengalami peningkatan tajam seiring dengan meningkat jumlah anggaran yang dikelola oleh Pemerintah baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten kota.

Korupsi yang kronis ini disebabkan oleh mentalitas pejabat daerah yang memang berorentasi untuk memperkaya diri sendiri, kelompok dan korporasinya.

Catatan GeRAK Aceh Tahun 2014 menemukan jumlah tindak pidana korupsi mencapai 43 kasus dengan indikasi kerugian negara mencapai Rp.796.631.009.150 Miliar.

“Seluruh kasus tersebut saat ini masih dalam proses penanganan oleh aparat hukum (Kejaksaan, Kepolisian, KPK),” ujar Hayatuddin Tanjung dalam siaran resminya diterima acehterkini, Senin (8/12/2014).

Dari seluruh total kasus korupsi ini, yang paling banyak adalah pada sektor pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang kedua adalah pada dana Bansos dan hibah yang diberikan pada pihak ketiga dan dana ini cenderung bersumber dari dana aspirasi anggota DPRA dan DPRK yang tersebar di seluruh Aceh.

GeRAK berkesimpulan meningkatkan kasus korupsi di Aceh dipengaruhi oleh lemahnya upaya penegakan hukum oleh institusi Negara, baik Kejaksaan maupun Kepolisian setempat.

Kemudian hal lain yang mempengaruhi adalah masih adanya tebang pilih dalam upaya penanganan kasus dan trend terbaru dalam tahun 2014, misalnya adanya intervensi yang kuat dan sangat sering dilakukan oleh penguasa dan pihak ketiga.

Seperti pada kasus Traktor di Dinas Pertanian Aceh, Boat 40 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Pengerukan Kuala Gigeng di Aceh Besar, Alkes RSU Aceh Barat Daya dan kasus lainya yang pada ujungnya tidak terselesaikan. [red]

To Top