Hukum

GeRAK : Kinerja BPKS “Rawan” Korupsi

ACEHTERKINI.COM | Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani mengatakan kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) belum mampu mewujudkan kerja yang baik sesuai dengan harapan dan keinginan public.

GeRAK Aceh melakukan analisis terhadap kinerja BPKS pada tahun 2013-2014 ditemukan beberapa hal yang masih menyendera dan rawan terhadap praktek tindak pidana korupsi.

Menurut Askhalani, gonta-ganti kabinet kepengurusan BPKS sejak tahun 2012 menyebabkan kinerja lembaga ini amburadul.

“sejak Dewan Kawasan Sabang (DKS) dibawah kepemimpinan Gubernur Doto Zaini telah menyebabkan BPKS terpuruk,” kata Askhalani dalam keterangannya, Minggu (21/12/2014).

Dari sejumlah data yang diperoleh, GeRAK mensinyalir mekanisme perjalanan daerah yang dilaksanakan oleh BPKS sangat rawan terjadi praktek korupsi, hal ini dapat dibuktikan dimana sistem penggunaan anggaran dengan pola lumsuum pada proses pelaksanaan anggaran untuk pertanggung jawaban dipastikan sangat mudah terjadi praktek korupsi.

Kemudian mekanisme rekruitmen karyawan dan staf BPKS dari tahun 2006-2014 masih belum berubah, dan bahkan berdasarkan fakta diduga bahwa mekanisme rekruitmen masih menggunakan pendekatan dan pola nepotisme yang menjurus pada prilaku korupsi karena hubungan kedekatan baik dengan DKA maupun dengan direktur dan deputi yang bekerja di BPKS.

Berdasarkan hasil kajian dan analisis serta temuan oleh GeRAK Aceh mencatat pada tahun masa kepemimpinan BPKS dibawah direktur Fauzi Husin tercatat ada 13 orang yang masuk menjadi karyawan dan staf BPKS secara non prosedural, dan anehnya semua staf yang masuk memiliki hubungan tali persaudaraan dengan direktur, dan deputi yang diangkat melalui SK atas nama Gubernur Aceh pada tahun 2013.

Terhadap persoalan ini GeRAK Aceh mendorong BPK-RI untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap kinerja dan pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan oleh BPKS kurun waktu 2012-2014.

“Kami mendesak Dewan kawasan Sabang (DKS) untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan BPKS yang selama ini belum menunjukan kerja yang baik dan berguna untuk kesejahteraan bagi publik,” demikian Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani. [red]

To Top