Hukum

Bendera Diubah, DPRA Wajib Minta Maaf

Daya Kritis Hilang, DPRA Bak “Stempel”

ACEHTERKINI.COM | Koordinator Forum Pengawasan Parlemen Aceh (Forsapa) Abrar Muhammad Yus menegaskan bahwa kinerja Parlemen Aceh dalam menyelesaikan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) tidak maksimal.

Dalam siaran tulisnya kepada acehterkini, ia menjelaskan permasalahan bendera dan lambing Aceh yang baru-baru ini tidak mempunyai kejelasan terkait dengan ide ataupun usulan perubahan terhadap bentuk, sehingga hal ini memicu polemik tersendiri di mata masyarakat.

Permasalahannya sekarang, kata Abrar adalah Aceh tidak mempunyai nilai bargaining politik yang cukup kuat dengan pemerintah pusat apalagi dengan kemenangan Jokowi sebagai presiden yang dikhawatirkan UUPA akan terancam luntur sebelum semua turunan UUPA terlaksana.

“Indikasinya adalah hilangnya daya kritis politik dari Aceh terutama dari kalangan anggota parlemen Aceh terhadap model dan bentuk bendera Aceh,” kata Abrar.

Parlemen Aceh memiliki keinginan yang kuat dan cenderung memaksa terhadap model serta bentuk bendera Aceh beberapa waktu yang lalu dan Partai Aceh mempunyai kekuasaan politik mayoritas di Aceh.

“Hal ini dapat dipahami karena tidak adanya suatu kesepakatan atau konsensus dengan rakyat Aceh tentang model dan bentuk bendera Aceh yang berujung kepada klaim sepihak bahwa bendera Aceh adalah Bendera yang mirip seperti bendera sebuah organisasi terlarang (separatis) yang sempat eksis di Aceh beberapa tahun silam,” sebutnya.

Mewujudkan turunan UUPA, maka anggota Parlemen Aceh mengkritisi pemerintah pusat terkait permasalahan bendera Aceh ini, bukan sebaliknya menjadi “stempelnya” pemerintah.

“Wujudkan bendera Aceh tanpa perubahan apa pun. Jika bendera berubah, Forsaka mendesak DPRA dan Pemerintah Aceh melakukan permohonan maaf kepada rakyat Aceh karena mereka telah gagal dalam mewujudkan janji politiknya,” demikian Abrar Muhammad Yus. [red]

To Top