Lingkungan

116 Bencana Terjadi di Aceh Sepanjang Tahun 2014

Hutan dan Lingkungan Aceh “Hancur”

ACEHTERKINI.COM | WALHI Aceh mencatat sepanjang tahun 2014 telah terjadi berbagai bencana ekologi di wilayah Provinsi Aceh. Berbagai kebijakan belum pro terhadap lingkungan, akibatnya deforestasi dan degradasi hutan semakin rawan terjadi.

Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur mengatakan MoU REDD yang baru ditanda-tangani antara Satgas REDD Indonesia dengan Pemerintah Aceh sangat kontradiksi dengan pelepasan kawasan hutan Aceh melalu SK Menghut 941/2013.

Catatan WALHI Aceh terhadap bencana ekologi tersebar di 22 kabupaten kota sampai hari ini. Sedangkan 12 kabupaten kota bencana ini sering mengulang. Bencana Banjir terjadi sebanyak 31 kali, longsor 15 kali, kebakaran hutan 20 kali, abrasi 9 kali. Kemudian bencana erosi terjadi sebanyak 7 kali, angina kencang 14 kali dan kekeringan tercatat 20 kasus.

“Total kerugian yaitu sebesar Rp122.716.200.000, artinya investasi yang diberikan atas eksploitasi sumber daya alam tidak sebanding dengan kerugian yang diderita akibat bencana alam,” kata M. Nur dalam komperensi pers di Kantor Aliansi Jurnalis Independent (AJI), Senin (22/12/2014).

Moratorium izin usaha pertambangan dan mineral logam dan batubara yang baru diterbitkan
Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dipertanyakan oleh WALHI.

Sejauh mana efisiensi Instruksi Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2014. “apakah sekedar menyetop jumlah izin baru? Lantas bagaimana dengan 136 konsesi pertambangan sebagian besar bermasalah tersebut,”  kata M. Nur.

Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertambangan seyogyanya merevisi kembali konsesi yang sudah terlanjur terbit ini, agar tidak berkontribusi buruk lebih jauh terhadap kerugian Negara dan bencana ekologi.

Sehingga hal ini membuktikan bahwa pemerintah hanya fokus pada pembangunan ekonomi dan cenderung melupakan kelestarian lingkungan. Untuk mengurangi ancaman bencana, pembangunan dan penyusunan serta pemanfaatan ruang hendaknya memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan.

Berbagai kasus ekologi yang terjadi menyebabkan perubahan iklim yang sangat besar ditandai dengan meningkatnya suhu rata-rata cuaca di Aceh yang menyebabkan gagal panen dan musim tak menentu.

Bencana ekologi seperti banjir dan longsor terus menghantui sebagian besar wilayah Aceh sehingga menghambat aktivitas dan menyebabkan kerugian yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pemerintah diharapkan serius dan memahami kesepahaman konsep terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Diperlukan juga evaluasi pelaksanaan aktivitas pengelolaan sumber daya alam agar terciptanya keseimbangan ekosistem dan untuk menghindari bencana yang sekarang menjadi peristiwa langganan di wilayah Aceh yang saat ini akibat aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sesuai kaidah ekologi.

WALHI buat komperensi pers, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah juga membuat komperensi pers, Senin (22/12/2014).

Gubernur mengaku sangat prihatin atas terjadinya bencana banjir dan longsor di Aceh.

“Saya sudah sampaikan masalah Aceh rawan bencana kepada Presiden RI, Joko Widodo sewaktu ada pertemuan dengan gubernur seluruh Indonesia,” tandasnya.

“Banjir tidak hanya terjadi di Pantai Barat Aceh saja, tapi juga terjadi di lintas tengah dan timur provinsi ujung pulau sumatera ini. Kita akan melanjutkan moratorium logging yang pernah dicanangkan Irwandi Yusuf tahun 2007 lalu. Dalam waktu dekat ini kita akan melakukan pertemuan dengan Forkopimda untuk membahas keberlanjutan Moratorium Logging,” demikian Gubernur Aceh, Zaini Abdullah.

Dalam komperensi pers yang dilakukan Gubernur Aceh ini tidak bisa menyebutkan jumlah bencana terjadi di Aceh pasca 10 tahun tsunami. Kepala Bappeda Aceh, Abubakar Karim mengatakan data tersebut ada di BPBA. Sementara BPBA tidak diundang hadir dalam komperensi pers terkait 10 tahun bencana gempa dan gelombang tsunami Aceh. [red]

To Top