Ekonomi

10 Tahun Tsunami, Banyak Asset BRR Belum Diserahkan

ACEHTERKINI.COM | Sudah 10 tahun tsunami, asset Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh Nias belum juga diserahkan ke Pemerintah Aceh.

“Banyak sekali asset BRR yang belum diserahkan, kita sudah sampaikan ke Jakarta,” kata Kepala Bappeda Aceh, Abubakar Karim, Senin (22/12/2014) dalam komperensi pers 10 tahun tsunami di Kantor Gubernur Aceh.

Didampingi Asisten II Setda Pemerintah Aceh, Azhari Hasan dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Reza Fahlevi serta Kepala Humas Aceh, Dr. Mahyuzar, Kepala Bappeda mengatakan tidak semua asset BRR itu diserahkan ke Pemerintah Provinsi tapi juga banyak ada yang sudah diserahkan ke kabupaten kota.

“Saya lupa berapa banyak asset BRR yang belum diserahkan ke Pemerintah, jumlahnya banyak, kita sudah sampaikan ke Kementerian Keuangan di Jakarta,” kata Abubakar Karim.

Menurut Abubakar Karim, banyak asset itu ditinggalkan tidak fungsional. Tidak ada peralatannya, hanya gedung saja. Asset BRR ini sudah menjadi asset APBN.

“Bangunan yang tidak terpakai banyak sekali, kita akan membuat suatu catatan, kita tidak biarkan bangunan itu mubazir, kita harus bisa memeliharanya,” sambung Gubernur Aceh, Zaini Abdullah pada kesempatan itu.

Abubakar Karim melanjutkan Gedung IT bekas Bioskop Garuda di Kota Banda Aceh tidak difungsikan sebagaimana mestinya. “Peralatannya tidak ada di dalam, gedung itu diharapkan menjadi tempat pendidikan IT, peralatan tidak cukup lengkap sehingga fungsinya tidak maksimal,” ujarnya.

Kemudian Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo yang nilai Rp451 miliar juga asset BRR. Selanjutnya gedung yang dibangun ADB di Lhoong Aceh Besar juga tidak difungsikan karena hanya gedung saja yang dibangun.

“Provinsi tidak bisa ambil gedung tersebut kecuali kabupaten kota menyerahkan ke provinsi,” katanya berharap kedepan semua asset akan dievaluasi lagi.

Sementara itu hasil paparan Bappenas oleh Ir. Hermani Wahab pada Februari tahun 2012 menyebutkan total asset rehabilitasi dan rekontruksi Aceh Nias yang telah diaudit mencapai Rp11,9 triliun.

Dari jumlah tersebut, total asset sebesar Rp4,7 triliun sama sekali belum diserahterimakan kepada penerim manfaat. Sedangkan Rp7,2 triliun sudah ditransfer kepada penerima manfaat.

Pasal 5 dari Perpres Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengakhiran Masa Tugas BRR dimana diamanatkan sebelum BRR mengakhiri masa tugasnya, BRR telah menyelesaikan penyerahan seluruh barang milik Negara kepada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Yayasan, Kelompok Masyarakat dalam rangka penetapan status dan pemindahtanganan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Namun BRR mengakhiri masa tugasnya pada saat penyerahan seluruh Barang Milik Negara seperti yang diamanatkan belum dilakukan. [red]

To Top