Hukum

Pidana Kebakaran Gambut Ditunda Lagi

LBH : Hakim Harus Tegas

ACEHTERKINI.COM | Perkara pidana yang menyeret para direksi PT. Surya Panen Subur (SPS)2 dan korporasinya kembali ditunda oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, Kamis 27 November 2014.

Alasan penundaan menurut amatan media ini karena saksi mahkota yang juga sebagai terdakwa Anas Muda Siregar berhalangan sakit. Saksi mengirimkan dua surat sakit tanggal 26-29 November dan tanggal 1-3 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dokter di Puskesmas Alue Bilie Kabupaten Nagan Raya.

Sebelumnya Anas Muda Siregar juga berhalangan hadir pada sidang tanggal 20 November 2014 juga karena sakit. Kuasa Hukum PT. SPS-2, Endar Soemarsono membenarkan saksi yang juga sebagai terdakwa sakit. “sidang ditunda pekan depan,” katanya dihubungi, Kamis (27/11/2014) sedang di Jakarta.

Ketua Majelis Hakim, Rahmawati SH menunda persidangan perkara ini pada Kamis, 4 Desember 2014 dengan agenda pemeriksaan saksi.

Sementara itu Koordinator LBH Pos Meulaboh, Wahyu Pratama mengatakan hakim yang memimpin sidang perkara tersebut harus tegas melihat fakta hukum yang ada.

“Kita berharap adanya keputusan yang adil agar menjadi acuan bagi perusahaan lain dalam mengelola lahan gambut dan menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Wahyu Pratama saat dihubungi media ini, Jum’at 28 November 2014.

Untuk diketahui perusahaan kelapa sawit PT. SPS yang beroperasi di kawasan rawa tripa dalam Kawasan Ekosistem Leuser di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dituntut secara pidana oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang kini sudah menjadi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup karena kebakaran di lahan gambut dalam areal perusahaan tersebut.

Hasil survey Unsyiah tahun 2014 menyebutkan kawasan gambut di areal rawa tripa memiliki ketebalan lebih dari tiga meter. Lahan gambut yang dimiliki Nagan Raya dan Aceh Jaya juga sudah dimasukkan dalam Qanun Tata Ruang Wilayah Aceh. [red]

To Top