Politik

Masalah Aceh Dibahas Khusus. PA: Jangan Berlarut-Larut

ACEHTERKINI.COM | Belum diselesaikannya persoalan terkait kewenangan Aceh akan dibahas secara khusus oleh Pemerintah Pusat pekan depan. Sementara itu Juru Bicara Partai Aceh mendesak agar dalam pembahasan tersebut dapat melibatkan banyak pihak yang bertanggungjawab atas proses perdamaian di Aceh.

Juru Bicara Partai Aceh (PA), Suadi Sulaiman mengatakan pembahasan terkait kewenangan Aceh jangan berlarut-larut. “Ini amanah dan tanggungjawab kita semua,” katanya kepada acehterkini, Sabtu (8/11/2014).

Dalam pembahasan nanti, Partai Aceh berharap agar anggota DPR RI dan DPD asal Aceh memiliki kepekaan agar persoalan kewenangan Aceh tuntas sebagaimana amanah dari MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

“Pemerintah Aceh, DPRA, DPR RI serta DPD harus bersinergis dalam menyelesaikan persoalan Aceh, ibarat pepatah Aceh “Dalam Glee Ta Meu Tulong Alang, Dalam Blang Ta Meu Syeedara (red- di gunung kita saling tolong menolong, di sawah kita saling bersaudara),” ujar Suadi Sulaiman alias Adi Laweung.

Untuk diketahui Pemerintah Pusat akan menggelar pertemuan khusus dengan Pemerintah Aceh terkait persoalan kewenangan Aceh yang belum selesai di masa Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pertemuan tersebut akan dipimpin oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sedangkan Pemerintah Aceh akan dipimpin oleh Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dan Anggota DPRA.

Informasi yang berhasil dihimpun, pembahasan tersebut yaitu terkait pengelolaan minyak bumi dan gas lepas pantai yang diminta oleh Aceh sampai 200 mil laut. Kemudian persoalan pertanahan dan persoalan lainnya.

Juga masalah 85 Qanun Aceh yang belum selesai dievaluasi Mendagri akan dibahas dalam pertemuan khusus tersebut. Termasuk Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang menjadi penting dalam persoalan identitas keacehan. [red]

To Top