Sosial

Mahasiswa dan Pemuda Aceh akan Gelar Referendum

ACEHTERKINI.COM | Aksi mendesak agar Pemerintah Pusat menyelesaikan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA) akan terus berlanjut sampai 100 hari kinerja Pemerintah Jokowi-JK.

Hal tersebut dikatakan Ketua Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh, Mufied Akmal disela-sela temu ramah dengan Pimpinan Komite I DPD RI, Fachrul Razi M.I.P, Minggu (9/11/2014) di Café Ulee Lheue, malam.

Mufied mengatakan aksi akan terus berlanjut sampai 1 Februari 2015 atau tepat 100 hari Pemerintahan Jokowi-JK.

“Apabila penyelesaian UU PA tidak selesai, kami minta pertanggungjawaban DPD dan DPR RI, Forbes. Kami akan menduduki Gedung DPRA,” kata dia.

Opsi yang lain, dengan kekuatan yang ada, mahasiswa dan pemuda akan melakukan konsolidasi untuk mengadakan referendum pada 1 Februari 2015.

“Aksi ini masih panjang, kita minta gerakan mahasiswa dan pemuda, OKP dan Ormas, LSM di seluruh Aceh bangkit bersama untuk mendesak Pemerintah Pusat menyelesaikan persoalan kewenangan Aceh yang tertuang dalam UU PA. Ini untuk kesejahteraan rakyat Aceh jika UU PA secara menyeluruh dapat diselesaikan,” tegas Mufied.

Sementara itu, Ketua Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Nagan Raya, Said Mukhsin mengajak pemuda seluruh Aceh berteriak untuk referendum jika pemerintah pusat berkhianat.

“UU PA harga mati, dulu Referendum juga menjadi harga mati, Pemuda Aceh harus berteriak supaya UU PA tidak lagi dikhianati Pemerintah Pusat,” kata Said.

Ia-pun mengusulkan jika Indonesia punya Sumpah Pemuda, kenapa tidak di Aceh juga punya Sumpah Pemuda Aceh agar seluruh pemuda Aceh bersatu.

Hadir dalam temu ramah ini Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil, Ikatan Pemuda dan Pelajar Aceh Timur, Forum Paguyuban dari Aceh Selatan, Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Nagan Raya, Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Sabang, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abulyataman, FKIP Unsyiah, HMI Lhokoseumawe, Badan Eksekutif Mahasiswa dan sejumlah LSM.[red]

To Top