Ekonomi

Lahan untuk Eks Kombatan Tunggu Perpres

ACEHTERKINI.COM | Perkara eks Narapidana Politik dan Tahanan Politik masa konflik di Aceh belum selesai. Dalam MoU Helsinki point 3.2.5 disebutkan bahwa Pemerintah menglokasikan dana dan tanah pertanian.

“Artinya ini bukan Pemerintah Aceh tapi Pemerintah Pusat,” kata Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, Jum’at (28/11/2014) di Pendapa Gubernur Aceh.

“Pemberian tanah kepada mantan kombatan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UU PA), tapi tegasnya diatur dalam MoU Helsinki yang sudah disepakati antara GAM dengan RI pada 15 Agustus 2005,” tandas Fachrul Razi.

Namun tambah Fachrul Razi, dalam Pasal 213 tentang Pertanahan ayat 2 disebutkan bahwa Pemerintah Aceh berwenang mengatur dan mengurus peruntukkan, pemanfaatan dan hubungan hukum berkenaan dengan hak atas tanah dengan mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak yang telah ada.

“Kita tunggu Peraturan Presiden (Perpres) terkait pertanahan di Aceh, semoga dalam Bulan Desember 2014 ini selesai, untuk selanjutnya DPRA bersama Pemerintah Aceh menginisiasikan Rancangan Qanun Pertanahan yang berkaitan pengadaan tanah atau lahan untuk eks Kombatan,” jelas Fachrul Razi lugas.

Didepan puluhan eks Napol dan Tapol Aceh Timur, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah sependapat dengan Fachrul Razi. Dikatakan Gubernur Aceh bahwa persoalan pokok yang mendasar muncul setelah penandatanganan MoU Helsinki dan berlanjut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

“Belum semua selesai dalam pelaksanaanya, qanun-qanun tidak bisa dilaksanakan kalau belum ada Perpres, terutama mengenai pertanahan,” jelas Zaini Abdullah.

“Komitmen pemerintah Pusat akan ada hasil yang baik menyangkut pertanahan di Aceh, kita berharap cepat selesai Perpres Pertanahan untuk Aceh,” harap Gubernur.

Mewakili 400 orang Tapol dan Napol di Aceh Timur, M. Yusuf Ali berharap agar Pemerintah serius memperhatikan kesejahteraan pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini.

“Sedih sekali nasib kami, dari 400 orang Tapol dan Napol di Aceh Timur hanya delapan orang yang sudah sejahtera,” ungkap M. Yusuf Ali yang didampingi Mustafa A Rani dan puluhan rakan-rakannya. [red]

Pertemuan antara Eks Napol dan Tapol Aceh Timur dengan Pemerintah Aceh, 28 November di Pendapa Gubernur. Hadir pimpinan Komite I DPD RI, Fachrul Razi M.I.P

Pertemuan antara Eks Napol dan Tapol Aceh Timur dengan Pemerintah Aceh, 28 November di Pendapa Gubernur. Hadir pimpinan Komite I DPD RI, Fachrul Razi M.I.P

To Top