Hukum

JPU Sanggah Eksepsi PT. Dua Perkasa Lestari

“Kebakaran Lahan Gambut Murni Kejahatan Lingkungan”

ACEHTERKINI.COM | Kebakaran lahan gambut di Rawa Tripa (red-gambut kedalaman tiga meter lebih) dalam Kawasan Ekosistem Leuser sebagai Kawasan Strategis Nasional adalah murni kejahatan lingkungan hidup dan perkebunan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

“kebakaran lahan gambut di lahan PT. Dua Perkasa Lestari di Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tidak ada intervensi dari manapun, baik dari pihak asing maupun dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-4),” kata Jaksa Penuntut Umum, Fahmi SH.

Jaksa Penuntut Umum memohon agar Ketua Majelis Hakim, Rahma Novatiana SH melanjutkan perkara Nomor 88/Pid.sus/2014/PN TTN ini kedalam pokok perkara.

Sidang yang digelar, Selasa (18/11/2014) di Pengadilan Negeri Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan kemarin menghadirkan terdakwa dari PT. Dua Perkasa Lestari, Mujiluddin yang didampingi pengacaranya masing-masing Dedy Kurniadi dan Akhmad Johari Damanik.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fahmi SH menjelaskan tuduhan terdakwa yang mengaitkan perkara pidana kebakaran lahan gambut ini karena adanya tekanan dari Norwegia dan UKP-4 adalah tidak benar.

“Tuduhan itu sangat tidak mendasar karena sangat tidak benar dikarena proses penanganan perkara tersebut dari awal sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP,” kata Fahmi SH.

Kemudian terkait ahli dalam perkara ini juga merupakan ahli yang berkompeten yaitu Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis, keduanya adalah ahli kebakaran hutan dan lahan serta ahli lingkungan dari Universitas Institute Pertanian Bogor (IPB).

“Tidak benar kalau terdakwa mengatakan ahli yang digunakan itu tidak berkompeten dan melakukan intervensi terhadap perkara tersebut,” jelas Fahmi.

Sebelumnya terdakwa mengajukan eksepsi pada Jum’at, 31 Oktober 2014 yang menyatakan dakwaan JPU kabur dan tidak jelas.

Ketua Majelis Hakim, Rahma Novatiana akan melanjutkan persidangan pada 2 Desember 2014 dengan agenda Putusan Sela. [red]

To Top