Lingkungan

Hukum Lingkungan Di Rawa Tripa Harus Dikawal

Yakin Menang Lawan Kejahatan Lingkungan di Indonesia

ACEHTERKINI.COM | Deputi Operasional BP REDD Plus Indonesia mengatakan tetap memantau masalah penegakan hukum lingkungan di Aceh terutama kasus-kasus kebakaran lahan gambut di Rawa Tripa dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat Daya Provinsi Aceh.

Hal itu ditegaskan William Sabandar dalam pertemuan dengan pegiat lingkungan, akademisi dan LSM di Hotel Pade, Senin (17/11/2014).

Didampingi perwakilan Duta Besar Norwegia, Per Christiansen dan Kepala UNORCID, Satya Tripathi, Wiliam mengatakan menyelematkan lingkungan di Rawa Tripa (red- sebutan rawa gambut yang kedalaman di atas 3 meter lebih) ini harus dilakukan secara menyeluruh.

Menurutnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih sangat tertinggal. “Kalau tidak dikawal masyarakat, saya kira apa yang kita dapatkan hari ini tidak akan tercapai, perlu pengawalan dari masyarakat dan LSM di Aceh,” kata Wiliam.

“Kita bisa menang melawan kejahatan lingkungan hutan dan lahan di Indonesia, hukum itu harus dikontrol, fungsi sosial dari masyarakat sehingga masalah di Rawa Tripa bisa diangkat dan pelakunya ada yang sudah mendapatkan hukuman baik korporasi maupun individu,” tegas Wiliam menambahkan.

“Walaupun belum semuanya selesai, kita berharap fungsi kontrol itu terus dijalankan,” pintanya.

Sementara itu para pegiat LSM Lingkungan berharap agar BP REDD bisa menfasilitasi dan memberikan pemahaman kepada Kementerian Lingkungan Hidup yang kini sudah digabungkan dengan Kehutanan untuk lebih serius terkait penegakan hukum dan pengelolaan Rawa Tripa kedepan sebagai Kawasan Hutan Lindung.

Para LSM juga meminta agar Pemerintah Aceh mempertimbangkan kembali usulan rencana Hutan Kemasyarakatan di lahan eks PT. Kallista Alam pasca dikeluarkanya surat Gubernur Aceh terkait kawasan lindung gambut.[red]

To Top