Politik

DPRA : Pemerintah Aceh Harus Serius, Jangan Ragu

ACEHTERKINI.COM | Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sudah selesai dalam membuat qanun-qanun yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Aceh sebagai pelaksana harus serius.

Demikian Ketua Fraksi Partai Aceh, Tgk. Harun, Sabtu (8/11/2014). “Tugas kami sudah selesai, Pemerintah Aceh sebagai pelaksana qanun, jangan ragu-ragu, persoalannya sekarang ada di Pemerintah Aceh,” kata Tgk. Harun menjawab acehterkini terkait rencana pembahasan kewenangan Aceh pekan depan di Jakarta.

“Pemerintah Aceh harus serius menjaga perdamaian, bahasa cooling down juga bukan dari DPRA tapi dari Pemerintah Aceh. Saya melihat Pemerintah Aceh yang dipimpin oleh orang tua agak ragu-ragu, kita berharap kedepan Pemerintah Aceh sudah punya sikap,” pinta Tgk. Harun.

Pembahasan kewenangan Aceh pekan depan yang merupakan inisiasi Pemerintahan Joko Widodo ini dikatakan oleh Tgk. Harun tidak ada permasalahan yang baru.

“Kita minta pemerintah pusat memberikan keadilan yang seadil-adilnya, terutama apa yang sudah tercantum dalam perjanjian damai MoU Helsinki dan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tentang Pemerintah Aceh (UU PA),” tegas Tgk. Harun.

Sekali lagi kata Tgk. Harun, Pemerintah Aceh adalah pelaksana qanun-qanun Aceh yang sudah dibuat oleh DPRA. “Tidak ada yang bertentangan dalam penyusunan qanun-qanun karena sudah sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang sudah diparipurnakan sudah sesuai,” demikian Tgk. Muhammad Harun. [red]

To Top