Layanan Publik

DPRA Abaikan UUPA, Study Banding Tatib Memalukan

ACEHTERKINI.COM | Pelaksanaan study banding Tim Pembahasan Tata Tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) ke DKI Jakarta, Jogyakarta dan Papua mendapat protes dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA).

Direktur MaTA, Alfian secara tegas mengatakan study banding DPRA ini sangat memalukan dan menjadi bahan tertawaan orang.

“Kenapa Tata Tertib DPRA harus dilakukan study banding, apa urgensinya. Ini kan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh,” kata Alfian, Selasa (11/10/2014) dalam pesan singkatnya.

Ia menambahkan DPRA telah mengabaikan Undang-Undang Pemerintah Aceh. “Aneh memang, secara nasional dan UUPA sudah jelas pengaturannya, mereka berteriak UUPA, namun di satu sisi DPRA mengabaikan UUPA,” ungkap Alfian mengaku sangat kecewa dengan kerja DPRA yang baru dilantik ini.

“Jelas ini akan berdampak pada pelaksanaan APBA tahun 2015,” katanya.

MaTA berkepentingan dalam menyelamatkan penggunaan anggaran negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat .

“Bandingkan SPPJ Anggota Dewan waktu pengapalan terakhir di PT. Arun dibayar negara per orang sebesar Rp6.180.000, bagaimana kalau anggota DPRA berangkat ke Jogyakarta, DKI Jakarta dan Papua hanya alasan orientasi tatib dan menguras keuangan Aceh lebih besar,” kata Alfian berang.

Sebelumnya Politisi Partai Aceh, Tgk. Harun kepada acehterkini mengatakan orientasi tatib oleh Tim Pembahasan Tatib yang berjumlah sekitar 20-an anggota DPRA ke Jogyakarta, DKI Jakarta ini dilakukan selama lima hari kerja.

“DPRA juga akan melakukan konsultasi dengan Mendagri dan DPR RI untuk mendapatkan perbandingan,” katanya. Hari ini, Senin (10/11/2014) Tim Pembahasan Tata Tertib menuju Jakarta dan Jogyakarta.

Diketahui dari berbagai sumber, pada November 2009, anggota DPRA tidak melakukan study banding terkait penyusunan Tata Tertib 2009-2014. Namun pada 18 November 2009, DPRA mengajukan Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2009 tentang tata tertib DPRA ke Mendagri.

Usulan pimpinan DPRA waktu itu mesti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Pasalnya mekanisme pemilihan pimpinan DPRA tidak diatur dalam UUPA.

Dalam peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRA pada Pasal 53, jelas disebutkan mekanisme pemilihan pimpinan DPRA. [red]

To Top