Nasional

85 Qanun Aceh Masih Dievaluasi Mendagri

ACEHTERKINI.COM | Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan Qanun Jinayat Aceh dilakukan pembahasan karena menimbulkan pro dan kontra peraturan daerah yang mengacu pada aturan Islam. Termasuk Rancangan Peraturan Pemerintah yang belum selesai.

Hal tersebut dikatakan Tjahjo di Kantor Wakil Presiden RI, Jum’a (6/11/2014). Menguti situs vivanews.com Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, membahas penerapan hukum Qanun Jinayat di Provinsi Aceh bersama Wakil Presiden, Jusuf Kalla.

Pembahasan ini terkait pro kontra peraturan daerah yang mengacu pada aturan Islam dan menjadi hukum sendiri di daerah paling ujung barat Indonesia tersebut.

“Salah satu agenda rapat hari ini. Adalah RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) yang belum selesai. Ada 85 qanun yang sedang dievaluasi, yang belum mengena seluruh masyarakat Aceh,” kata.

Politisi PDIP itu menjelaskan bahwa rapat pembahasan mengenai qanun ini belum selesai. Pemerintah pusat akan mengundang pemerintah Provinsi Aceh untuk pembahasan lanjutan.

“Mudah-mudahan minggu depan ada rapat kembali. Mengundang pihak Aceh untuk menyamakan persepsi,” ujarnya. [red]

To Top