Hukum

WALHI Gugat Qanun Tata Ruang Aceh

ACEHTERKINI.COM | Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh melakukan gugatan terhadap Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Aceh.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Aceh, M. Nur mengatakan permohonan uji materil atau Judicial Review atas qanun tersebut sudah didaftarkan pada 9 Oktober 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Langkah ini merupakan bagian dari advokasi WALHI dalam merespon polemik tata ruang yang tertuang dalam produk hukum daerah tersebut,” sebut M. Nur.

Uji materi Qanun RTRW Aceh ditempuh setelah sebelumnya berbagai upaya  penolakan tata ruang dilakukan WALHI dan masyarakat sipil.

Upaya tersebut ternyata belum juga membuat Pemerintah Aceh mengakomodir masukan dan partisipasi masyarakat Aceh. Seperti yang diketahui, masih terdapat beberapa bentuk pelanggaran baik secara prosedural maupun substansial dalam Qanun yang disahkan pada 31 Desember 2013 tersebut.

Pelanggaran-pelanggaran ini berpotensi membuka akses terhadap perusakan lingkungan secara sistematis di Aceh.

Selain itu juga tidak adanya pengaturan tentang Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan wilayah Nasional (RTRWN).

“Qanun Tata Ruang Aceh mengabaikan pengaturan wilayah kelola mukim sebagai wilayah hak asal usul masyarakat adat di Aceh padahal wilayah kelola masyarakat diakui dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu terjadi pula pengurangan luas hutan Aceh, tim terpadu menyetujui Aceh mengubah fungsi hutan seluas 145.982 hektar, termasuk hutan lindung dan konservasi menjadi areal penggunaan lain (APL) seluas 79.179 hektar. Lalu, penunjukan kawasan hutan baru seluas 26.465 hektar” Kata Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur dalam siaran tertulis WALHI yang diterima media ini, Sabtu (11/10/2014).

Ada beberapa alasan hukum dimana WALHI mengajukan uji materi RTRW Aceh ini, yaitu bahwa Qanun RTRW Aceh bertentangan dengan azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kemudian bertentangan secara prosedural/aspek prosedur dan bertentangan secara substansial dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. [red/*]

To Top