Sosial

UMP Naik Rp50.000, Gubernur Aceh Harus Tolak

Tidak Mengakomodir Aspirasi Buruh

ACEHTERKINI.COM | Gubernur Aceh, Zaini Abdullah diminta untuk menolak semua rekomendasi Dewan Pengupahan Aceh yang dinilai tidak mengakomidir aspirasi buruh.

Sekretaris Konfedarasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Perwakilan Aceh, Habibi Inseun melakukan protes terhadap rekomendasi tersebut.

Menurutnya dalam rekomendasi tersebut Upah Minimum Provinsi (UMP) hanya naik 2,6 persen artinya naik Rp50.000 dari UMP tahun sebelumnya.

“Berarti kalau naiknya Rp50.ooo, maka UMP Aceh tahun 2015 menjadi Rp1.800.000,- kita protes karena permintaan buruh di Aceh UMP adalah UMP harus naik sampai 30 persen,” ujar Habibi saat menghubungi redaksi acehterkini, Selasa (21/10/2014).

Ia menilai Dewan Pengupahan Aceh tidak melakukan survey ke semua kabupaten kota di Aceh.

“KSPI Aceh menolak rekomendasi tersebut dan kita minta Gubernur Aceh, Zaini Abdullah berpihak kepada buruh jika ingin kesejahteraan rakyat Aceh terwujud,” harap Habibi Inseun.

Habibi melanjutkan pertimbangan lain adalah naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik yang akan mendorong kenaikan harga barang di Aceh.

“Gubernur Aceh harus tolak rekomendasi tersebut dan harus berpihak kepada buruh,” kata Habibi.

Tanggapan Pengusaha 

Menanggapi masalah tersebut, Dewan Pengupahan Aceh unsur dari pengusaha, Dahlan Sulaiman mengatakan Dewan Pengupahan Aceh sudah melakukan pleno terkait rekomendasi UMP Aceh tahun 2015, Senin (20/10/2014).

“Kita tidak bisa sebutkan angkanya, itu wewenang Ketua Dewan Pengupahan Aceh atau Kepala Dinas Ketenagakerjaan,” katanya kepada acehterkini, Selasa (21/10/2014).

Menurut Dahlan Sulaiman, hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sudah dilakukan dua kali, yaitu saat harga barang tinggi menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha 1435 H di 16 kabupaten kota di Aceh.

KHL yang diperoleh cukup siginifikan dan dapat dipedomani sebagaimana mestinya. “UMP ditetapkan bukan berdasarkan KHL tapi menuju KHL dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan produktifitas,” katanya.

Apabila UMP ditetapkan di atas KHL maka upah pekerja akan ditentukan secara Bipartit antara pengusaha dengan buruh sehingga tidak perlu ketentuan yang ada di Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Tahun ini KHL naik, UMP juga naik tapi tetap di atas KHL,” ujar Ketua APINDO Aceh ini.

Terkait rencana kenaikan harga BBM dan Listrik yang akan mempengaruhi naiknya harga barang tahun 2015 nanti, Menurut Dahlan tidak akan memberikan pengaruh yang besar.

“Disisi lain bukan kenaikan BBM tapi pencabutan subsidi yang tidak adil untuk diberikan subsidi dalam bentuk lain. Kita sudah memprediksikan adanya kenaikan BBM dan Listrik, tidak membebani persentase yang besar, artinya pengaruh kenaikan harga tidak terlalu banyak,” terang Dahlan Sulaiman.

“Hari ini Kepala Dinas Tenaga Kerja Aceh sudah memberikan rekomendasi tersebut kepada Gubenur Aceh di SK-kan serentak secara nasional pada 1 November,” kata Dahlan Sulaiman. [red/001]

To Top