Sosial

Tuntutan Abu Minimi “Warning” Bagi Pemerintah Aceh

ACEHTERKINI.COM | Lembaga KontraS dan GeRAK Aceh menilai tuntutan yang disampaikan kelompok Abu minimi menjadi peringatan bagi Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Zaini Abullah dan Muzakir Manaf.

Dalam keterangan resmi kedua lembaga tersebut yang diterima acehterkini, Selasa (14/10/2014) ini menyebutkan kondisi Aceh pasca dua tahun Pemerintahan Zaini dan Muzakir Manaf sangat memprihantikan.

“Situasi semakin tidak menentu, jika dibiarkan berlarut tentu situasi ini dapat mengancam transisi demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) serta keberlangsungan perdamaian Aceh,” tulis Program Manajer KontraS Aceh, Edy Syahputra.

Suasana yang tidak kondusif akan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat.
“Tuntutan Abu Minimi menjadi peringatan dini bagi Pemerintah Aceh,” tulis KontraS dan GeRAK.

Hal tersebut merupakan perseteruan yang tidak akan habis, terutama dimata para mantan kombatan, mengingat bahwa apa yang dilakukan sebelumnya adalah bentuk perlawanan terhadap Pemerintah Indonesia guna menuntut keadilan bagi Aceh.

KontraS dan GeRAK Aceh telah mengkaji faktor apa Abu Minimi memberontak kepada Pemerintah Aceh, yaitu,

Bahwa hal ini tidak lepas dari situasi relasi dan komunikasi yang kurang kondusif dan konstruktif, yang dibangun oleh ZIKIR, terutama untuk mantan kombatan,

Akibat perselisihan antar elit politik yang kemudian menimbulkan ketidakharmonisan dalam memimpin Aceh. Lebih-lebih melihat Gubernur Aceh yang cenderung bersikap diam dan pasif, dan tidak mampu menjalankan perannya sebagai pemimpin rakyat.

Bahwa penempatan para pejabat atau kepala dinas masih bersifat kolusi, dimana para SKPA atau kepala dinas yang kemudian bekerja tidak menghasilkan dampak positif dalam segi ekonomi dan pembangunan Aceh, akibatnya arah pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak berjalan dengan baik.

Upaya untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat korban konflik seperti menjadi angin surga, padahal hal tersebut jelas termaktub dalam Memorandum of Understandi (MoU) Helsinki dan diterukan dalam bentuk Undang-Undang (UUPA No. 11/20060. Memang, Qanun KKR sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Desember 2013 lalu, namun hingga kini Qanun yang sudah disahkan oleh DPRA tidak berjalan sama sekali.

Atas situasi tersebut, KontraS dan GeRAK berharap harus diselesaikan segera oleh Pemerintah Aceh.

“jika tidak ini akan berpeluang konflik horizontal dan bisa merusak sendi-sendi kehidupan masyarkat dan cita-cita pembangunan Aceh serta kesejahteraan rakyat,” sebut Koordinator GeRAK Aceh, Askalani. [red/*]

To Top