Layanan Publik

Tiga Kewenangan Aceh Batal Disahkan SBY

ACEHTERKINI.COM | “mereka (Pemerintah Aceh, red) tidak merespon. Ya jadinya mandek,” ujar Dodi. Dengan demikian, pembahasan akan dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Ketiga aturan itu yakni Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional di Aceh, RPP tentang Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi, dan Rancangan Peraturan Presiden tentang pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi perangkat Daerah Aceh dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riyadmadji menjelaskan, sudah berani memastikan, pembahasan ketiga aturan dimaksud tidak mungkir kelar hingga berakhirnya masa kerja pemerintahan SBY-Boediono, 20 Oktober mendatang.

“Tidak ada perkembangan dan rasanya tidak bisa selesai (hingga pemerintahan SBY-Boediono berakhir, red),” ujar Dodi.

Dijelaskan Dodi, sebenarnya Mendagri Gamawan Fauzi sudah membuka ruang untuk pembahasan lanjutan tiga aturan itu.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan sudah berulang kali menyatakan keinginan pemerintah untuk segera menyelesaikan tiga aturan soal Aceh itu, sebelum masa pemerintahan Presiden SBY berakhir.

Sementara itu Gubernur Aceh, Zaini Abdullah saat menerima sejumlah LSM di pendapa beberapa waktu yang lalu masih menyakinkan Pemerintahan SBY akan menyelesaikan aturan kewenangan Aceh sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam UUPA. [red/jpnn]

To Top