Politik

Sulaiman Pimpin DPRK Aceh Besar

ACEHTERKINI.COM | Ketua Pengadilan Negeri Jantho, Ainal Mardhiah SH MH melantik dan memandu pengambilan sumpah/janji pimpinan DPRK Aceh Besar periode 2014-2019 di Gedung DPRK Aceh Besar, Senin (20/10/2014).

Pimpinan DPRK Aceh Besar yang dilantik melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRK Aceh Besar tersebut masing-masing Sulaiman SE (Partai Aceh) sebagai Ketua, Ansari S.Pt (Partai Golkar) sebagai Wakil Ketua, serta Ir Zamzami MT (Partai Nasdem) sebagai Wakil Ketua.

Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain, Muspida dan Muspida Plus Aceh Besar, Sekwan DPRA Aceh H A Hamid Zain SH, Ketua DPD Partai Golkar Aceh Drs H Sulaiman Abda MSi, Wakil Ketua MPU Aceh H Faisal Ali, mantan Pj Bupati Aceh Besar Drs H Rusli Muhammad, Kepala SKPD, camat, pengurus Parpol, KIP, Panwaslu, pengurus organisasi wanita dan kepemudaan, serta tokoh-tokoh masyarakat Aceh Besar.

Sekretaris DPRK Aceh Besar, Bahrul Jamil SSos MSi menjelaskan, pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRK Aceh Besar periode 2014-2019 tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.21/729/2014 tanggal 9 Oktober 2014.

Harapan Bupati Aceh Besar

Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah SSos menyatakan, pimpinan DPRK Aceh Besar mempunyai peran dan tanggung jawab yang cukup besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan.

Untuk itulah, pelantikan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas lembaga legislatif dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diemban DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Setiap pimpinan harus menerima risiko atas kesalahan sekecil apapun yang terjadi dalam lembaga yang dipimpinnya. Pola kepemimpinan yang dituntu dalam lembaga ini adalah kepemimpinan yang menampilkan diri sebagai pengayom yang konsisten dan bertanggung jawab,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Aceh Besar mengharapkan kepada seluruh anggota DPRK Aceh Besar sebagai wakil rakyat yang baru memulai tugas pengabdiaan pada masa sekarang agar memiliki tingkat kepekaan yang lebih tinggi dalam mengakomodir berbagai harapan dan kepentingan serta kritikan masyarakat dan sedapat mungkin disalurkan dengan landasan konstitusi, fakta yang konkret, dan berpegang pada prinsip keadilan, keseimbangan untuk mencegah terjadinya distorsi di tengah-tengah kehidupan sosial budaya masyarakat.

Apabila hak-hak dewan dapat digunakan secara efektif, Mukhlis Basyah yakin penyelenggarakan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government akan berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari segala bentuk praktik KKN. [red/*]

To Top