Hukum

Qanun Syariat Islam “Tak Miliki Kepastian Hukum”

ACEHTERKINI.COM | Koalisi Masyarakat Sipil Aceh yang tergabung dalam sejumlah komunitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat menganggap penerapan Syariat Islam di Aceh tidak memiliki kepastian hukum dan keadilan.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Aceh, Zulfikar SH dalam jumpa pers di Yellow Café, Selasa (30/9/2014).

DPRA periode 2009-2014 masih menyisakan beberapa persoalan terkait penerapan pelaksanaan Syariat Islam yang tidak memiliki kepastian hukum dan keadilan.

Direktur Koalisi NGO Ham Aceh, Zulfikar Muhammad menambahkan koalisi sudah memberikan masukan dari kalangan sipil Aceh terkait pemberlakuan Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun Jinayah yang tidak ada kepastian hukum.

Tidak adanya kepastian hukum, kata Zulfikar Muhammad terkait pada penerapan teritory.

“artinya pelaku Jarimah di Aceh kalau melarikan diri, pakai menakisme apa untuk dibawa kembali ke Aceh, ini yang tidak ada kepastian hukumnya,” terang Zulfikar.

Kemudian terkait kewenangan mahkamah juga bagaimana.? Menurut Zulfikar, hukuman dalam Islam adalah bagian dari pertobatan.

“Hukum yang humanis ada dalam Islam, nilai-nilai kemanusian. Kita sesuaikan paham Islam yang sudah dipositifkan oleh DPRA, paham Islam harus diakui banyak, ini sudah di qanun-kan, nilai kemanusian kita tarik, apa kepentingan orang di cambuk didepan umum,” kata Direktur Kolisi NGO HAM Aceh ini.

“Anak-anak juga di cambuk, ini juga tidak diatur, mestikah orang di cambuk ditempat umum dengan disaksikan oleh banyak orang termasuk anak-anak. Begitu kita tanyakan kepada Ulama, hukuman cambuk tidak mesti dilakukan di tempat umum, hakikatnya jalankan pertobatan,” demikian Zulfikar Muhammad.

Penerapan Qanun Syariat Islam dan Jinayah di Pantau

Koalisi Masyarakat Sipil Aceh akan melakukan penilaian khusus terhadap pemberlakuan kedua qanun tersebut.

Azriana Rambe dari Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah (JMSPS) mengatakan penilaian  kebijakan tersebut menggunakan alat berupa kerangka Islam Humanis. “Kita ingin melihat apakah kebijakan ini benar-benar Islam,” kata Azriana.

Hal yang sama juga dikatakan Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Koalisi Masyarakat Sipil Aceh akan melakukan penilaian terhadap dua qanun ini yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Sabtu, 27 September 2014, pukul 04.00 WIB.

Untuk diketahui, Qanun Syariat Islam dan Qanun Jinayah ini belum dimasukkan dalam lembaran daerah Aceh oleh Eksekutif. Dalam waktu dekat Pemerintah Aceh akan menyampaikan kedua qanun tersebut ke Mendagri di Jakarta untuk di evaluasi kembali. [red]

To Top