Sosial

Qanun Syariat Islam Belum Sampai ke Jakarta

ACEHTERKINI.COM | Keberadaan tujuh qanun yang sudah disahkan DPRA pada penghujung tugas anggota dewan Aceh periode 2009-2014 belum diserahkan ke Pemerintah Aceh.

“Tujuh Qanun tersebut masih di DPRA, belum diserahkan ke Pemerintah Aceh untuk kita lakukan koreksi,” kata Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Edrian, Kamis (2/10/2014) malam.

Saat dihubungi acehterkini, Edrian mengatakan penyerahan tujuh qanun tersebut akan dilakukan setelah Hari Raya Idul Adha 1435 H.

Secara prsosedural, tambah Edrian tujuh qanun (red-Perda) itu akan koreksi oleh Pemerintah Aceh sebelum diberikan ke Mendagri di Jakarta untuk di evaluasi.

“Nanti Pemerintah Pusat akan melakukan evaluasi terhadap qanun-qanun tersebut, terutama Qanun Jinayat dan Qanun Syariat Islam selama 60 hari,” demikian Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Edrian SH. [red]

Untuk diketahui pengesahan tujuh qanun tersebut dilakukan pada Sabtu, 27 September 2014 sekitar pukul 03.00 WIB. Sedikitnya 30 orang anggota DPRA terlihat hadir dari 69 orang jumlah anggota DPRA periode 2009-2014. Tujuh qanun yang sudah disahkan tersebut adalah:

  1. Qanun Aceh tentang hukum Jinayat,
  2. Qanun Aceh tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah,
  3. Qanun Aceh tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh.
  4. Qanun Aceh tentang Perubahan Qanun Aceh nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.
  5. Qanun Aceh tentang pokok Syariat Islam tahun 2014.
  6. Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  7. Qanun Aceh tentang Ketenagakerjaan.

To Top