Sosial

Qanun Jinayah dan Syariat Islam Dikritik

ACEHTERKINI.COM | Koalisi Masyarakat Sipil Aceh mengkritisi Qanun Jinayah yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Sabtu 27 September 2014 pagi.

Pasalnya qanun tersebut merugikan kaum perempuan dan anak-anak.

Azriana Rambe dari Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah (JMSPS) mengatakan ada beberapa hal yang menjadi perhatian pasca pengesahan Qanun Jinayah dan Qanun Pokok Syariat Islam oleh DPRA.

Menurutnya dalam Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam ada pasal yang menjelaskan tentang keutamaan suatu mazhab di Aceh.

“Kita melihat selama ini ada kasus penghakiman oleh massa karena berbeda keyakinan, mungkin kedepan kita bisa mencatat ada kasus penghakiman massa yang lain ketika suatu mazhab sudah dilegitimasikan,” kata dia dalam komperensi pers di Yellow Café, Selasa (30/9/2014).

Kemudian, yang paling merugikan perempuan adalah dalam pasal yang mengatur tentang syarat menjadi pemimpin di Aceh.

Dalam pasal itu disebutkan Pemimpin harus bisa baca Al-Qur’an, bisa berkhutbah pada waktu Jum’at dan berkhutnah pada sesudah Shalat Hari Raya (Ied) serta bisa memimpin Shalat.

“Artinya perempuan hanya bisa memimpin shalat kalau jamaahnya perempuan, maka kedepan pemimpin dari perempuan sudah tutup buku, tidak ada lagi kedepan,” kata Azriana.

Menurutnya ini suatu kemunduran dalam hak politik perempuan, justru di Aceh sudah dijadikan justifikasi.

Azriana melanjutkan, terkait Qanun Jinayah juga masih memunculkan ketidakadilan bagi perempuan.

Koalisi Masyarakat Sipil Aceh sedang melakukan komperensi Pers di Yellow Cafe, 30 September

Koalisi Masyarakat Sipil Aceh sedang melakukan komperensi Pers di Yellow Cafe, 30 September

“Kami (red- LSM Balai Syura Ureueng Inong Aceh) sudah melakukan redaksional dalam Qanun Jinayah ini. Tapi hanya 50 persen usulan kami diakomodir,” kata dia.

Dikatakannya terkait ada sebutan tentang zina dengan anak. “Kami menilai ini bukan zina tapi perkosaan, kita khawatir anak perempuan di Aceh akan terkena hukum cambuk,” ungkapnya.

Soal sumpah pelaku pemerkosaan. LSM Perempuan meminta pasal ini dihilangkan, karena pelaku pemerkosaan akan bebas setelah bersumpah lima kali.

“Ini merugikan kehidupan perempuan di Aceh,” tuturnya.

Azriana bersama JMSPS dan Balee Syura Aceh akan melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dalam waktu dekat.

“Kami minta Gubernur Aceh menunda qanun-qanun tersebut, lalu kami juga akan melakukan pertemuan dengan Mendagri dan Kemenkumham terkait ini, karena aturan yang ada di Aceh ini akan diikuti oleh daerah-daerah yang mayoritas Islam, isu ini sudah nasional, bukan lagi isu lokal,” jelas Azriana Rambe.

“Masyarakat non muslim akan tunduk ketika aturan tidak diatur dalam KUHP, yang diatur dalam KUHP hanya zina, perkosaan dan judi. persoalan kita bukan Qanun Jinayahnya tapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, kita pikir seberapa mungkin UUPA itu di judicial review,” demikian Azriana Rambe.

Tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Aceh ini adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH), WALHI, Koalisi NGO HAM, Rumoh Transparansi, MaTA, GerAK, FFI, WWF, KPHA, IKAPALA, KontraS, HaKA, PeNA, ACSTF, BISUA, FLOWER, RpuK, Tikar Pandan, YRBI dan JMSPS. [red]

To Top