Ekonomi

Pungli Di Sumatera Utara Ganggu Ekonomi Aceh

ACEHTERKINI.COM | Pungutan Liar (pungli) dan bajing loncat di Sumatera Utara sudah semakin meresahkan pengusaha angkutan barang dan transportasi di Aceh.

“Kami sengaja menaikkan ongkus angkut barang, karena operasional di jalan lintas Medan – Aceh sangat mahal akibat Pungli yang dilakukan oknum Polri serta organisasi yang mengatasnamakan Polisi,” kata Pengusaha Angkutan Barang, CV. Aceh Mandiri, Usman.

Hal tersebut dikatakannya dihadapan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara yang berkunjung ke Aceh untuk melakukan investigasi terkait masalah tersebut, Rabu (1/10/2014).

Pertemuan ini difasilitasi oleh Ketua Ombudsman Aceh, Taqwaddin di kantor setempat. Dihadiri oleh para pengusaha dan organisasi angkutan darat di Aceh serta para wartawan.

Usman menjelaskan masalah Pungutan Liar (Pungli) dan Bajing Loncat sudah terjadi sejak tahun 1995 sampai sekarang.

“Kalau para oknum itu melihat mobil yang ber plat BL, tidak ada cerita langsung minta uang, jangankan truck bahkan mobil pribadi juga begitu,” katanya.

“Bajing loncat dan Pungli sudah sangat meresahkan, kami sengaja naikkan ongkos angkut sehingga harga barang di Aceh menjadi mahal,” beber Usman.

Usman berharap ada tindakan tegas dari Polisi. “Tembak ditempat pelaku Pungli dan Bajing Loncat tersebut,” pinta Usman dihadapan Ketua Perwakilan Ombudsman RI, Abyadi Siregar.

Hal yang sama juga dikatakan Ketua DPC Organda Aceh, Azhari dan Ketua Organisasi Masyarakat Transportasi Aceh (Maitra), Erizal.

Dikatakan oleh Azhari, persoalan lalu lintas darat antara Sumatera Utara dengan Aceh sudah berlangsung lama. “Yang menjadi masalah yaitu Pungutan Liar bagi kenderaan yang bernomor polisi BL untuk mobil pribadi dan angkutan barang,” katanya.

“Pungli tersebut dilakukan oleh oknum aparatur negara yang notabenenya melindungi masyarakat,” ungkap Azhari.

Konon, akui Azhari pelaku juga pernah ada yang ditangkap. Kasus pelemparan bus pernah ditangkap namun petugas keamanan tidak mau menerima laporan tersebut bahkan mencaci maki pihak pengusaha dan supir.

“Baru-baru ini juga ada yang ditangkap, namun tidak sampai ke meja hijau, bahkan pengusaha ditekan dan diminta ganti rugi untuk melepaskan tahanan,” kata Azhari.

“Kami pengusaha angkutan terpaksa naikkan harga, karena biaya operasional di jalan tinggi, setiap pos kami harus keluarkan Rp 5.000 sampai Rp10.000. Kemudian untuk kelebihan timbangan di tilang dengan biaya Rp250.000 per ton,” ujar dia lagi.

Azhari memastikan pelakunya adalah oknum aparatur sendiri dan oknum preman. “Ini semacam lingkaran setan yang sedang bermain,” katanya.

Ia mempertanyakan legalitas Banpol yang melibatkan warga sipil memakai seragam Polisi. “Apakah Banpol itu resmi atau bukan? Banpol juga punya kertas tilang,” kata Azhari.

Azhari dan sejumlah pengusaha yang hadir dalam pertemuan ini berharap perlindungan dari petugas keamanan.

“Aceh dan Sumatera Utara punya ketergantungan ekonomi, kalau Pungli dan Bajing Lompat masih juga bermasalah maka pengusaha di Aceh minta hubungan ekonomi dengan Medan putus, langsung ke Jakarta melalui Kuala Langsa,” ungkap Azhari.

“Harga barang naik terus, karena situasi ini tidak pernah tuntas, komunikasi antara penjabat jalan tapi kondisi di lapangan tidak jalan,” tutup dia mengakhiri.

Menanggapi keluhan pengusaha tersebut, Ketua Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara, Abyadi Siregar berjanji akan membuat resume hasil pertemuan ini untuk disampaikan ke Kapolda Sumatera Utara.

“Kita akan sampaikan semua persoalan yang dikeluhkan pengusaha angkutan barang di Aceh ke Poldasu, kita juga akan berdiskusi dengan Polda Aceh, Ombudsman Aceh juga pihak Dispenda Aceh,” katanya berjanji. [Firman]

To Top