Layanan Publik

PNS Di Aceh Harus Bisa Wujudkan MoU Helsinki

ACEHTERKINI.COM | Seluruh pejabat di jajaran Pemerintah Aceh harus bisa mewujudkan amanah perjanjian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia (RI) yang tertuang di dalam MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2015.

Pernyataan ini dikuatkan dalam Fakta Integritas pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh yang disampaikan saat pelaksanaan Mutasi Jabatan, Senin (20/10/2014) di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh.

Setiap kegiatan mutasi jabatan Fakta Integritas ini selalu dibacakan. Dalam jangka waktu 6(enam) bulan, jabatan tersebut dievaluasi kembali.

Jika tidak mampu menjalankan Fakta Intergritas tersebut harus bersedia diberhentikan, mengundurkan diri dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun.

Fakta Integritasi pejabat di Pemerintahan Aceh harus sungguh-sungguh bekerja dengan jujur, disiplin dan terbuka.

Kepentingan Pemerintah Aceh harus di atas segala-galanya daripada kepentingan golongan ataupun pribadi. Pejabat juga harus memiliki loyalitas yang tinggi.

Fakta Integritas ini juga menekankan kepada pejabat agar tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme atau penyalahgunaan jabatan.

Wujudkan misi dan visi Pemerintah Aceh khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Disamping itu juga pejabat di Provinsi Aceh harus mampu mewujudkan amanah MoU Helsinki dan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. [red/*]

To Top