Lingkungan

Perusahaan Garap Hutan Lindung di Aceh Barat

Data dari Jakarta Berbeda Dengan Dinas Pertambangan Aceh

ACEHTERKINI.COM | Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) mengungkapkan, delapan perusahaan bergerak di sektor pertambangan emas dan batubara terindikasi menggarap sedikitnya 62,521 ribu hektare kawasan hutan lindung di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

“Temuan ini akan kita rekomendasikan kepada Pemerintah Aceh untuk mencabut izin perusahaan yang masih beroperasi di kawasan hutan lindung karena hal ini bertentangan dengan undang-undang,” kata Koordinator GeRAK Aceh Askhalani di Meulaboh, Rabu (22/10/2014).

Usai beraudiensi dengan Bupati Aceh Barat H T Alaidinsyah bersama Forum Bersama Tambang Aceh Barat, Askhalani menyampaikan, data tersebut adalah lampiran dari Kementrian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Surat Nomor:S.700/VII-PKH/2014 Tanggal 10 Juli 2014.

Dalam lampiran tersebut dinyatakan ada delapan perusahaan bergerak di sektor pertambangan masih aktif beroperasi di kawasan hutan lindung berada di kawasan Aceh Barat yakni berstatus perizinan eksplorasi emas primer dan emas sekunder sedikit batubara.

Sebut Askhlani, sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur Tentang Mineral dan Batubara melarang setiap perusahaan beroperasi di kawasan hutan lindung dan pemerintah pusat harus bersikap tegas mendorong Pemerintah Aceh mencabut izin mereka.

“Hutan lindung tidak beleh dikonservasi, kalau hutan lindung saja berani digarap konon lagi hutan lain, hal ini juga sedang kami lakukan advokasi melalui forum bersama pertambangan Aceh Barat,” tegasnya.

Lampiran yang ditanda tanggani oleh Direktur Jenderal Pranologi Kehutanan-RI Dr Ir Bambang Soepijanto, MM tersebut berbeda dengan data disampaikan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, dimana sejumlah perusahaan beroperasi di kawasan hutan lindung tidak diterakan lagi.

Analisis GeRAK Aceh, munculnya kejahatan tersebut akibat lemahnya pengawasan pemerintah daerah saat pengurusan izin, saat ada perusahaan mengusulkan area hak guna usaha (HGU) harusnya dilakukan cek apakah masuk dalam kawasan hutan lindung.

Selain itu, faktor lain banyaknya perusahaan tambang lolos adanya indikasi kedekatan atau bisa jadi praktek nepotisme dan yang paling mudah dideteksi adanya suap menyuap pemangku kepentingan dalam proses pemberian izin.

“Untuk di daerah ini kita memintakan pemda segera melakukan evaluasi dan review izin terhadap seluruh perusahaan pertambangan, karena hal ini juga berkaitan kontribusi mereka terhadap daerah dan pajak negara,” katanya menambahkan.

Askhalani menyebutkan, adapun daftar nama izin usaha pertambangan yang terindikasi berada pada kawasan hutan lindung di Provinsi Aceh dan Aceh Barat khususnya yakni, PT Aceh Kecana Mandiri mengarap 10.290,74 hektare (emas primer), PT Amar Makmur Mandirin 737,44 hektare (emas sekunder).

Kemudian, PT Bara Adhi Pratama 109,02 hektare (batubara), PT Lestari Kencana Mandiri 9.948,10 hektare (emas primer), PT Mineral Kencana Mandiri 9.948,44 hektare (emas primer), PT Mulia Kencana Mandiri 9.949,08 hektare (emas primer), PT Sarana Persada Raya 2.414 hektare (emas sekunder), PT Woyla Aceh Minerals (kontrak karya) 21.514,77 hektare (emas primer).

“Data-data yang kita peroleh dari Dirjen sangat berbeda dengan data diberikan oleh Distamben Aceh, karena itu kita memintakan hal ini jangan ditutup-tutupi apabila semua kita berkeinginan menjaga hutan Aceh,” demikian Askhalani.

[diliputnews/Ant)

To Top