Hukum

Pengibaran Bendera Aceh Tunggu SK Gubernur

ACEHTERKINI.COM | Pernyataan Zakaria Saman, Ketua Aceh Center di Harian Serambi Indonesia, Selasa (21/10/2014) ditanggapi secara positif oleh Partai Aceh. Konkritnya Bendera dan Lambang Aceh sudah sah. Pengibaran benderanya tunggu SK dari Gubernur Aceh.

Melalui juru bicara Partai Aceh, Suadi Sulaiman mengatakan rakyat Aceh masih butuh Bendera dan Lambang.

Dalam pesan singkat yang diterima email redaksi.acehterkini@gmail.com Juru Bicara Partai Aceh, Suadi Sulaiman menjelaskan Pemerintah Indonesia yang sekarang dipimpin oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla agar segera menuntaskan berbagai butir MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

“Apa yang disampaikan Tgk. Zakaria Saman benar dan patut kita dukung bersama, namun berkaitan
dengan Bendera dan Lambang Aceh sebenarnya bukan lagi suatu persoalan, itu sudah selesai,” kata Adi Laweung, panggilan akrab Suadi Sulaiman.

Ia menjelaskan Bendera dan Lambang Aceh sudah sah secara hukum seiring diparipurnakan oleh DPRA dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Bahkan penetapan Qanun tersebut dilakukan secara aklamasi yang mendapatkan persetujuan bersama dari semua fraksi yang ada di DPRA yang juga sebagai refresentatif rakyat Aceh dan partai politik baik nasional maupun lokal.

Penetapan dan pengesahan bendera juga satu mandat bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Aceh yang termaktub dalam perjanjian MoU Helsinki dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa masa klarifikasi untuk sebuah aturan (qanun untuk Aceh) selambat-lambatnya 60 hari, sedangkan untuk Qanun bendera Aceh sudah sangat melampaui batas tersebut, bila melewati tenggang waktu 60 hari tidak dibatalkan, maka qanun tersebut tetap sah.

“Kita harapkan pemerintah Aceh untuk sesegera waktu mengambil suatu keputusan konkrit untuk pengibaran bendera Aceh,” ujar Juru Bicara Partai Aceh, Suadi Sulaiman.

Dalam kesempatan ini juga kita harus memberikan dukungan besar kepada Pemerintah Aceh untuk tetap memperjuangkan butir-butir perjanjian bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh yang berkaitan PP tentang Kekuasaan dan Kewenangan yang bersifat nasional di Aceh, pembagian hasil Migas, Pertanahan dan lain sebagainya merupakan kewajiban kita yang harus diperjuangkan bersama.

Keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan atau mewujudkan sesuatu sangat dibutuhkan keberpihakan semua elemen masyakat yang bersinergis dengan kepekaan pemerintah juga terhadap aspirasi rakyat.

Mengutip Harian Serambi Indonesia, Selasa (21/10/2014), Zakaria Saman mengatakan tidak ada permintaan lain yang lebih utama kepada Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, termasuk persoalan Bendera dan Lambang Aceh.

“Kita jangan minta macam-macam dulu, termasuk tidak perlu minta bendera, itu urusan belakangan,” kata Zakaria Saman. [red/*]

To Top