Hukum

Pejabat Aceh Tenggara Di Hukum 6 Bulan Penjara

Miliki Lahan Kebun di TNGL

ACEHTERKINI.COM | Kepala Kejaksaan Kutacane, Edi Dikdaya SH mengatakan para terdakwa yang merupakan pejabat Pemerintahan di Kabupaten Aceh Tenggara di hukum 6 bulan penjara karena memiliki lahan perkebunan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

Dikatakannya, terkait masalah kepemilikan kebun di Kawasan TNGL memang rumit.

“Pasalnya banyak masyarakat di Aceh Tenggara menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan yang berada di TNGL,” ujar Edi saat ditemui diruang kerjanya, Senin (29/9/2014).

“Para terdakwa memiliki lahan perkebunan di kawasan TNGL bukan berdasarkan pembukaan hutan tapi para terdakwa hanya membeli lahan tersebut dari masyarakat, apalagi para terdakwa juga tidak tahu lahan tersebut berada di kawasan TNGL,” terang Kejari Aceh Tenggara.

“Kita menuntut dan Pengadilan memberikan vonis agar menjadi pelajaran dan contoh kepada masyarakat untuk tidak merambah hutan,” katanya lagi.

Masih dikatakan Edi Dikdaya, lahan perkebunan yang berada di TNGL itu milik terdakwa kini dikembalikan kepada Negara melalui Balai Besar TNGL.

Sementara itu, Kabid Pengelolaan TNGL Wilayah II Kutacane, Gunawan, Senin (22/9/2014) mengatakan tuntutan dari JPU dan vonis dari Pengadilan sangat ringan.

“Seharusnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan pasal Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dengan ancaman 10 Tahun Penjara dan Denda 10 Milyar. Bahkan kalau memungkin masih bisa dikenakan pasal Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi.

“Kita hanya merasa aneh saja ketika JPU hanya menuntut 6 Bulan Penjara tanpa denda. Konon Hakim PN Kutacane menjatuhkan Vonis hukuman 6 Bulan masa Percobaan,” terang Gunawan.

Lahan Kepemilikan yang berada dikawasan TNGL dikembalikan kepada Negara. Sehingga tidak ada celah untuk pihak TNGL melakukan banding.

Untuk diketahui, Ketua Hakim Majelis di PN Kutacane, Ahmad Satibi SH bersama Hakim Anggota Khoiruman Pandu Kesuma Harahap dan Al Fadjri memutuskan kepada tiga terdakwa enam bulan penjara. Tiga terdakwa tersebut masing-masing adalah :

  1. Ir. Khairul Anwar Kepala Dinas BMCK Aceh Tenggara dengan nomor perkara 235/PID.B/2013/PN-KC dalam dakwaan Pasal 78 ayat (2) Jo pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Diputuskan PN Kutacane Pidana Penjara ( 6 bulan ), Pidana Denda (Rp 3.000.000), Pidana Bersyarat, Subsider Kurungan ( 6 bulan ). Khairul Anwar memiliki 4,6 hektar lahan perkebunan di TNGL.
  2. Kepala Badan Penagulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tenggara, Drs. Rajadun dengan perkara 212/PID.B/2013/PN-KC dengan dakwaan Pasal 78 Ayat (2) jo pasal 50 Ayat (3) huruf a UU. RI. NO. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Diputuskan PN Kutacane Pidana Penjara ( 6 bulan ), Pidana Denda (Rp 3.000.000), Pidana Bersyarat, Subsider Kurungan ( 6 bulan ). Rajadun memiliki 7 hektar lahan perkebunan di TNGL.
  3. Mantan Anggota DPRK Aceh Tenggara, Rahmat Hidayat dengan perkara nomor 213/PID.B/2013/PN-KC dengan dakwaan Pasal 78 Ayat (2) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a UU.RI. NO 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Diputuskan PN Kutacane Pidana Penjara ( 6 bulan ), Pidana Denda (Rp 3.000.000), Pidana Bersyarat, Subsider Kurungan ( 6 bulan ). Politisi Partai PKS ini memiliki lebih kurang 8 hektar lahan perkebunan di TNGL. [Dinni]

To Top