Layanan Publik

LSM Ultimatum Anggota DPRA 2014-2019

ACEHTERKINI.COM | Koalisi Masyarakat Sipil mengultimatum Anggota DPRA periode 2014-2019 agar betul-betul menjalankan fungsinya sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan.

Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Aceh, Zulfikar SH mengatakan tiga sektor ini mempunyai daya pengaruh yang sangat luar biasa apabila tidak dilanjuti secara serius yang merupakan tugas dan tanggungjawab DPRA.

“Ragam permasalahan yang muncul harus ditanggapi oleh anggota DPRA yang baru,” kata Zulfikar dari Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, di Yellow Cafe, Selasa (30/9/2014).

Didampingi M. Nur dari WALHI Aceh, Zulfikar Muhammad dari Koalisi NGO HAM Aceh, Hafidh dari MaTA, Effendi Isma dari KPHA dan Hayatuddin Tanjung dari GeRAK Aceh, Zulfikar mengatakan Qanun Tata Ruang Aceh yang sudah disahkan DPRA telah menghilangkan nomenklatur Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Kemudian konflik tanah terus meningkat. “Ini karena belum adanya regulasi khusus tentang pertanahan di Aceh, ini menjadi “pekerjaan rumah” DPRA yang baru,” sambung Zulfikar Muhammad dari Koalisi NGO HAM Aceh.

Kemudian Qanun KKR Aceh yang sudah disahkan belum diimpelemtasikan. “Kita minta tahun 2015, harus sudah ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR),” tegas Zulfikar Muhammad.

Lain lagi Hafid dari MaTA. Menurutnya pengesahan anggaran oleh DPRA selalu terlambat. “Paling buruk tahun 2008, tapi tahun APBA 2014 sudah tepat waktu, cepat disahkan diduga ada kepentingan karena dekat Pemilu,” katanya.[red/*]

Para pegiat LSM ini memberikan 10 rekomendasi dalam bentuk “pekerjaan rumah” kepada anggota DPRA periode 2014-2019 antara lain:

Fungsi Legislasi

  1. Meminta DPRA merevisi Qanun Tata Ruang Aceh
  2. Mendesak DPRA membentuk Komisi KKR Aceh
  3. Mendorong percepatan Peraturan Presiden tentang Pertanahan Aceh
  4. Melahirkan Qanun tentang Pertanahan Aceh

Fungsi Anggaran

  1. Memastikan pengesahan APBA tepat waktu sesuai kalender anggaran.
  2. Memastikan pengalokasian anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi Pengawasan

  1. Mendorong Pemerintah Aceh segera melakukan evaluasi seluruh izin konsesi pemanfaatan Sumber Daya Alam di Aceh.
  2. Mendorong Gubernur untuk segera mengeluarkan Peraturan tentang Moratorium Tambang.
  3. Melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum di Aceh.
  4. Memastikan sumber PAD di kelola dengan benar.

Tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Aceh ini adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH), WALHI, Koalisi NGO HAM, Rumoh Transparansi, MaTA, GerAK, FFI, WWF, KPHA, IKAPALA, KontraS, HaKA, PeNA, ACSTF, BISUA, FLOWER, RpuK, Tikar Pandan, YRBI dan JMSPS

To Top