Sosial

LSM : Koruptor Masih Dapat Jabatan di Aceh Tenggara

ACEHTERKINI.COM | Ketua Lembaga Potensial Pembanguan Intelektual Muda Aceh Tenggara (LP2iM) Sofyan Deski meminta agar Bupati Aceh Tenggara non aktifkan pejabat yang sudah menjadi tersangka, terdakwa dalam kasus korupsi.

“Kami melihat masih ada pejabat yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa dan status tersangka tetap menjabat di Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara,” kata Sofyan, Sabtu (17/10/2014).

“Kita minta Bupati tidak mempertahankan pejabat yang bermasalah tersebut untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sofyan mengatakan ada sejumlah pejabat sudah berstatus tersangka, bahkan ada yang sudah di hukum masa percobaan, tapi masih mendapat jabatan penting di Pemerintah Aceh Tenggara.

“Bupati Aceh Tenggara tidak pahak Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),” terang Sofyan.

Catatan LP2iM, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tenggara, IB ditetapkan sebagai terdakwa oleh Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh dalam kasus dana Demapan tahun 2010.

Kemudian MY mantan Bendahara Setdakab Aceh Tenggara yang sekarang menjabat Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM berstatus tersangka dalam kasus Bantuan Sosial.

Selanjutnya, BS, Kepala Korpri Aceh Tenggara terpidana dalam kasus pengadaan mobiler Setdakab yang saat ini menjalani proses hukum di Lembaga Permasyarakatan Kutacane.

SY, Kepala Bagian Umum Setdakab Aceh Tenggara sebagai tersangka dalam kasus proyek multi channel.

LP2iM juga mencatat Kepala BKPP Agara, SM SSos terpidana kasus manipulasi data base honorer yang sudah mendapat vonis dari Pengadilan Negeri (PN) Kutacane dengan hukuman sembilan bulan Masa Percobaan.

HS, Sekretaris Dishutbun Agara menjadi tersangka kasus Bansos di Bapeluh Agara.

RJ saat ini menjabat Kepala BPBD Agara tersangka kasus kepemilikan lahan di kawasan TNGL, kasus yang sama juga disandang KA, Kadis BMCK Agara.

Sofyan Deski meminta  Bupati Aceh Tenggara, Hasanuddin tidak melindungi para pelaku Korupsi.

“Harusnya Pemerintah Daerah memberhentikan sementara pejabat tersebut dari PNS,” tutup Sofyan Deski.

Menanggapi persoalan tersebut, acehterkini masih menunggu konfimasi dari Kepala Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. [Dinni]

To Top