Sosial

LBH Aceh Tolak Ryamizard, Menteri Pertahanan

ACEHTERKINI.COM | Setelah Presiden RI, Joko Widodo mengumumkan kabinet kerjanya, Minggu (26/10/2014) sekitar pukul 16.30 WIB, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Mustiqal berharap agar Presiden RI, Jokowi mempertimbangkan kembali Menteri Pertahanan.

“Ya kita minta Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu diganti, karena yang bersangkutan kita duga melanggar HAM saat Darurat Militer di Aceh,” kata Mustiqal menghubungi redaksi acehterkini, Minggu.

LBH menduga Ryamizard melanggar HAM saat Darurat Militer di Aceh. “Ini tidak sesuai dengan misi dan visi serta komitmen Jokowi ingin menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu,” katanya.

“Ini tidak baik, seharusnya kabinet kerja Jokowi punya track record yang baik, khususnya dari isu korupsi dan isu Hak Asasi Manusia (HAM),” kata Mustiqal.

Mengutip statement Ryamizard Ryacudu dari berbagai sumber terkait konflik di Aceh. Sebagaimana dilansir laporan Human Rights Asia Division, halaman 13, Ryamizard pernah diwawancarai Time Asia, 2 Juni 2003 dalam judulnya “Tidak ada Daerah yang Bisa Melepaskan Diri”.

Dalam petikan wawancara itu, Ryamizard mengatakan tugas TNI adalah untuk menghancurkan kemampuan militer Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Persoalan keadilan, agama, otonomi, kesejahteraan sosial bukanlah masalah militer Indonesia.

Ryamizard Ryacudu juga pernah diwawancarai Tempo.co.id setelah Zaini Abdullah mewakili GAM melakukan penandatanganan perjanjian damai antara RI-GAM di Kantor HDC, Jenewa Swiss, Desember 2002.

Berikut petikan wawancara tersebut:

Ryamizard Ryacudu bersama wartawan di Lhoong, Aceh Besar. Foto - Amalia Kartika WordPress

Ryamizard Ryacudu bersama wartawan di Lhoong, Aceh Besar. Foto – Amalia Kartika WordPress

PENGHENTIAN permusuhan antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) baru saja ditandatangani di Jenewa, Swiss. Namun, tak sampai seminggu, dua insiden baku tembak terjadi. Dua anggota TNI dan dua polisi tewas.

Pemerintah menuding GAM pelakunya. Tapi, GAM beralasan, itu terjadi karena TNI melanggar wilayah mereka.

Belum padam betul bara api di Aceh, sebuah insiden penembakan gelap terjadi di Papua. Arah serangan: tentara yang bertugas di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Ini merupakan serangan kedua dalam waktu berdekatan di tempat yang sama. Sebelumnya, jatuh korban istri aktifis hak asasi manusia Papua. Ada kecurigaan, pelakunya adalah militer. Entah dari struktur komando resmi, atau oleh mereka yang mungkin desersi.

Betul begitu? Panglima TNI Jendral Endriartono Sutarto menyebut, peristiwa-peristiwa itu sengaja dilakukan untuk memojokkan tentara. Ia menyebut ada upaya-upaya untuk selalu mengkambing hitamkan TNI.

Sejalan dengan pemikiran Panglima, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral Ryamizard Ryacudu menilai, keberadaan militer di wilayah-wilayah konflik adalah atas kebijakan pemerintah.

Seringkali benturan-benturan yang terjadi di lapangan secara tidak langsung disebabkan kebijakan politik yang tak pasti dalam penyelesaian konflik atau separatisme di daerah. “Kalau tentara sih, maunya tinggal pithes,” ujarnya.

Bagaimana sesungguhnya sikap militer, khususnya Angkatan Darat, dalam penyelesaian konflik? Pekan lalu Bernarda Rurit dari Tempo News Room mengikuti perjalanan KSAD Ryamizard Ryacudu ke sejumlah daerah. Di antaranya Papua dan Maluku. Dalam sejumlah kesempatan, bekas Pangkostrad ini melontarkan pandangannya tentang Aceh, Papua dan Maluku. Berikut petikannya.

Bagaimana sesungguhnya persoalan Aceh di mata TNI, khususnya Angkatan Darat?

Saya nggak berani ngomong. Selama GAM begitu, tidak mau mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ingin merdeka, yah saya nggak yakin (perdamaian tercapai). Kita kan mau supaya tidak usah merdeka, tapi mereka mau merdeka, yah nggak bisa dong. Kecuali GAM tidak ingin merdeka dan bersedia bergabung, pasti selesai. Tapi kalau berseberangan, yah nggak selesai-selesai.

Setelah penandatanganan perdamaian kok masih terjadi pertempuran dan jatuh korban?

Nggak papa-lah, yang penting rakyat sudah geram. Kadispenad sudah menyimpan segepok file. Kita harus dingin. Kalau tentara sudah marah, bahaya. Biarkan kebijakan pemerintah berjalan. Kami hanya mengingatkan pemerintah, ada dua prajurit yang sudah mati, masak akan mati terus.

Kabarnya TNI menambah pasukan di sana?

Nggak. Tontaipur (Pleton Intai Tempur, pasukan elite milik Kostrad, red.) memang ada di sana. Jumlahnya 80 puluhan orang kira-kira. Tapi itu sudah lama, sebelum penandatanganan perdamaian.

Betulkah TNI akan mengaktifkan struktur teritorial?

Daerah-daerah itu kan luas. Ke depan akan kami maksimalkan dulu yang sudah ada.Tapi alat komunikasinya saja kan kurang. Bagaimana mau lapor cepat kalau komunikasi nggak bagus. Di Papua, misalnya, ada yang harus naik pesawat (untuk menyampaikan laporan).

Anda menyinggung Papua, benarkah gerakan separatis di daerah ini jauh lebih berbahaya dibanding Aceh?

Papua itu urusan politik. Politik itu kan berhubungan dengan Australia, Amerika Serikat dan macam-macam. Kalau semua ikut-ikutkan bahaya. Ini bukan urusan tentara lagi, tapi urusan diplomatik kita. Urusan politikus kita.

Panglima TNI pernah mengatakan dirinya pesimis menghadapi gerakan separatis Papua ketimbang Aceh. Bagaimana penilaian Anda?

Kalau politikus-politikus di dalam negeri hanya berkelahi dan main di dalam, tidak berkelahi keluar, yah begitu. Kita ini kan jago kandang. Diplomasi di dalam negeri, politik dalam negeri. Sementara diplomasi orang mengancam kita, kita diam saja. Negara bisa berantakan kalau seperti ini terus.

Dalam pandangan Anda, bagaimana menyelesaikan separatisme di Papua?

Kalau urusan tentara, dengan kekuatan senjatanya, ndak ada urusan. Pithes (pencet, red.) saja. Apalagi kita tahu jaringannya di mana saja. Misalnya, di sini, di kota ini, tinggal di-pithes saja . Tapi yang politik itu kan bukan urusan kami.

Tapi kan selama ini rakyat tahunya penyelesaian separatisme ada di tangan TNI?

Makanya wawasan kebangsaannya dibuka, berpikir jernih. Kalau ditutup, yah begini ini. Karena banyak orang nggak ngerti, seolah-olah ini urusannya tentara-tentara. Tentara nggak salah kok. Yang suruh ke Aceh siapa? Batalyon 503, waktu saya Pangkostrad, saya perkirakan cuma bertugas di Aceh sebulan. Tapi ternyata sembilan bulan. Anda kan tahu kondisi prajurit di Aceh. Kemarin, misalnya, ada yang stres dan mau menembak anggotanya. [red/*]

To Top