Sosial

KontraS : Qanun Jinayat Tidak Menghargai HAM

ACEHTERKINI.COM | Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyikapi Rancangan Qanun Jinayat yang baru disahkan DPRA, Sabtu 27 September 2014 pukul 03.00 WIB telah mencederai hukum positif.

Koordinator Badan Pekerja KontraS Aceh, Destika Gilang Lestari mengatakan Qanun Jinayat yang sudah disahkan itu telah menghilangkan nilai-nilai keadilan dan demokrasi di Indonesia, khususnya di Aceh.

Pengesahan qanun tersebut juga tidak menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku secara utuh dan menyeluruh terhadap semua golongan, ras, suku, bangsa dan agama manusia itu sendiri,” terang Destika melalui siaran tertulis yang diterima acehterkini, Jum’at (3/10/2014).

Ia menjelaskan ada beberapa hal yang seharusnya menjadi titik fokus dalam penerapan Qanun Hukum Jinayat tersebut. Seperti, dalam pasal Qanun Jinayat tersebut adanya pasal yang memperbolehkan orang lain (bukan Islam) dapat dikenakan hukum cambuk.

Tersebutkan dalam Pasal 5 huruf (b) setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat; c. setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini;

“Qanun ini seharusnya tidak boleh disahkan dan ini merupakan kemunduran hak asasi manusia di Aceh,” ujarnya.

Seharusnya pihak DPRA sadar dan harus segera mencabut atau merevisi sebuah peraturan yang melanggar hak asasi manusia.

Apalagi kemudian memberlakukan hukuman cambuk bukan bagi orang yang beragama Islam.

Destika menegaskan hukum cambuk adalah hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan. Korban yang dicambuk tidak hanya mengalami rasa sakit dan penghinaan, tetapi juga dihadapkan oleh hukuman psikologis yang akan diterima korban dalam waktu yang lama. Mereka akan mendapat tekanan mental di lingkungan masyarakat.

“Kita sebenarnya mendukung atas disahkannya Qanun Jinayah, namun sayangnya peran dari masyarakat sipil justru diabaikan. Terlebih, penyusunan Qanun Jinayat ini kesannya ditutup-tutupi,” kata Destika Gilang Lestari.

Ia mendesak DPRA kembali merevisi qanun tersebut sebelum dimasukkan dalam lembaran daerah Aceh.

“Qanun Jinayat itu telah mengenyampingkan konstitusi dan sejumlah aturan HAM yang beberapa diantaranya telah diratifikasi Indonesia,” tuturnya.

Masih banyak pokok permasalahan yang hingga saat ini belum tuntas penyelesaian, seperti kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu ketika berbagai penerapan operasi militer di Aceh diberlakukan yang hingga saat ini belum jelas bentuk pertanggungjawabannya.

Pemerintah Aceh bersama DPRA seperti menutup mata terhadap persoalan ini. Jelas ini telah mencederai dan menghilangkan nilai-nilai keadilan. [red/*]

To Top