Sosial

Kadisnaker Aceh No Comment, KSPI Ancam Demo

ACEHTERKINI.COM | Terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2015 yang sudah disepakati Dewan Pengupahan Aceh menimbulkan protes dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh tidak mau memberikan komentar hasil kesepakatan Dewan Pengupahan itu.

KSPI Aceh menolak hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi Aceh yang terdiri dari unsur Tripartit antara Pemerintah, Pekerja dengan Pengusaha, Senin (20/10/2014) di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.

“Rekomendasi Dewan Pengupahan itu kita tolak karena UMP Aceh hanya naik 2,6 persen atau Rp50.000,” ujar Sekretaris KSPI Aceh, Habibie Inseun.

“Bagaimana Gubernur Aceh, Zaini Abdullah ingin mensejahterakan rakyat jika upah tidak ditingkatkan, oleh karenanya fungsi Dewan Pengupahan lah yang seharusnya benar-benar melakukan tugas melakukan survey setiap bulan ke pasar,” kata Habibi dalam keterangan singkatnya kepada acehterkini, Selasa (21/10/2014).

“Perlu dipertanyakan apakah semua anggota Dewan Pengupahan ikut dalam survey KHL tersebut, apakah survey dilakukan setiap bulan, kapasitas dewan pengupahan juga patut dipertanyakan,” kata Habibi Inseun.

“Kami ingin UMP Aceh naik 30 persen untuk tahun 2015, kalau tidak buruh akan turun ke Kantor Gubernur Aceh menuntut persoalan tersebut,” harap Sekretaris KSPI Aceh ini sebelum UMP ditetapkan secara nasional pada 1 November.

Menanggapi hasil rapat Trpartit tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Helvizar Ibrahim bungkam memberikan komentar.

“belum selesai pembahasan, saya belum tahu, nanti saya cek dan kabari lagi,” katanya terputus-putus saat dihubungi media ini, Selasa (21/10/2014).

Sebelumnya salah seorang anggota Dewan Pengupahan Aceh dari unsur pengusaha, Dahlan Sulaiman mengatakan survey kebutuhan hidup layak sudah dilakukan di 16 kabupaten kota selama dua kali menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha 1435 H.

KHL yang diperoleh cukup siginifikan dan dapat dipedomani sebagaimana mestinya. “UMP ditetapkan bukan berdasarkan KHL tapi menuju KHL dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan produktifitas,” katanya.

Apabila UMP ditetapkan di atas KHL maka upah pekerja akan ditentukan secara Bipartit antara pengusaha dengan buruh sehingga tidak perlu ketentuan yang ada di Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Tahun ini KHL naik, UMP juga naik tapi tetap di atas KHL,” ujar Ketua APINDO Aceh ini. [red/*]

To Top