Sosial

Ini Harapan LSM di Aceh Pada Kabinet Jokowi

Jaga Perdamaian Aceh & Selesaikan Kewenangan Aceh

ACEHTERKINI.COM | Secercah harapan disampaikan oleh sejumlah LSM di Aceh pasca pengumuman 34 nama-nama kabinet kerja Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla periode 2014-2019 di Istana Merdeka, Minggu (26/10/2014).

Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani memberi apresiasi kepada Jokowi-JK dan mengucapkan selamat kepada kabinet kerja termasuk dua orang dari Aceh, Ferry Mursyidan Baldan dan Sofyan Djalil.

“Kami berharap kabinet kerja Jokowi ini mengusung integritas sebagai pondasi dasar dalam mengembangkan tugas termasuk mengusung isu korupsi sebagai agenda besar,” ujar Askhalani kepada acehterkini, Minggu (26/10/2014).

Kalau dalam perjalanannya terbukti melakukan praktek yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, Askhalani berharap kabinet Jokowi harus berani mundur.

Apresiasi kepada Jokowi juga disampaikan Yayasan Hakka Aceh. Kumpulan Etnis China di Aceh ini berharap agar Joko Widodo – Jusuf Kalla dapat menjaga Perdamaian Aceh dan pemerataan pembangunan di Aceh.

Kho Khie Siong atau akrab dipanggil Aky mengatakan langkah fenomenal dan trend baru yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo sangat hebat. “Ini menunjukkan pemerintah yang bersih dan reformasi moral, apalagi kabinet kerja Jokowi ini adalah anak bangsa yang terbaik, minimal sudah lolos uji seleksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian menilai kabinet kerja Jokowi-JK masih berpeluang masalah dengan hukum.

“Kita menduga kuat masih ada yang mendapatkan rekomendasi KPK, kuning atau merah tidak ditindaklanjuti. Kemungkinan ini terjadi akibat adanya intervensi “partai pemenang,” katanya.

“Kita berharap kedepan KPK lebih teliti lagi, dan tetap menindak bagi orang-orang yang diduga bermasalah,” ungkap Alfian.

Juga dikatakan Direktur LBH Banda Aceh, Mustiqal. Secara khusus Ia mengharapkan agar Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan segera menyelesaikan Kewenangan Aceh tentang Pertanahan. Menyelesaikan konflik agraria dan membatalkan Qanun Tata Ruang Aceh. “Masalah itu menjadi sangat serius bagi Aceh saat ini,” demikian Mustiqal.[red]

To Top