Hukum

GRHC Minta Juanda Dibebaskan

Polisi : Koordinator Harus Bertanggungjawab

ACEHTERKINI.COM | Gerakan Respon Hukum Cepat (GRHC) menganggap proses penangkapan Tri Juwanda yang dilakukan Polres Lhokseumawe pada (27/10/2014) adalah tindakan over acting aparat keamanan.

Namun Polda Aceh menilai Korlap harus bertanggungjawab karena ada aturan yang dilanggar.

“Seharusnya tugas institusi kepolisian adalah memberikan perlindungan dan jaminan kebebasan atas kebebasan berekspresi pendapat setiap orang,” kata Juru Bicara GRHC, Eddy Syahputra di Banda Aceh, Kamis (30/10/2014).

GRHC melihat bahwa publik, terutama warga eks Blang Lancang dan Rancong sudah sangat terzalimi.

Padahal permintaan relokasi perumahan penduduk eks Blang Lancang dan Rancong sebanyak 542 KK menjadi bagian dari hak pasca berakhirnya operasi PT. Arun di Lhokseumawe.

“Kami mengajak pemerintah Aceh untuk lebih jeli dalam menyelesaikan permasalahan permintaan relokasi eks warga Blang Lancang dan Rancong dan mengharapkan terutama Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mendesak pihak Polres Lhokseumawe agar segera membebaskan Tri Juanda selaku koordinator aksi reseattlement PT. Arun,” jelas Edy Syahputra yang juga Manajer Program Kontras Aceh.

Tanggapan Polda Aceh

Menanggapi desakan agar Juanda dilepaskan, Kepala Humas Polda Aceh, Gustav Leo mengatakan Korlap aksi akan dilepaskan setelah selesai pemeriksaan.

“Ini tergantung penyidik. Tri Juanda diamankan bukan ditahan karena ada aturan yang dilanggar yaitu pengrusakan,” kata Gustav Leo saat dihubungi acehterkini, Kamis tadi.

“Polisi bertugas mengawal dan melindugi masyarakat termasuk aksi tersebut, tapi ketika ada pelanggaran, Polisi tidak diam, yang membuat pelanggaran harus bertanggungjawab,” kata Gustav.

Tambah Gustav, pasca kejadian itu Polisi mengamankan Tri Juanda bukan menangkap. Juanda diamankan untuk dilakukan pemeriksaan. “Kapan kita lepaskan itu sangat tergantung hasil pemeriksaan penyidik di Polres Lhokseumawe,” demikian Gustav Leo. [red/zul]

To Top