Ekonomi

Buruh Minta Gubernur Aceh Tetapkan UMP Rp 2.1 Juta

ACEHTERKINI.COM | Para buruh dari berbagai organisasi serikat perkerja Aceh melakukan aksi unjuk rasa mendesak agar Gubernur Aceh menolak rekomendasi Dewan Pengupahan Aceh dan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2015 sebesar Rp2,1 Juta atau naik 20 persen dari tahun sebelumnya.

Sekretaris TUCC yang juga sebagai Ketua KSPI Aceh, Habibi Inseun bersama Ketua Kobar GB Aceh, Sayuti melakukan orasi dari kawasan Masjid Raya Baiturrahman menuju Kantor DPRA, Selasa (28/10/2014).

“Dewan Pengupahan salah menetapkan angka UMP Aceh tahun 2015 sebesar Rp1,8 juta. Dewan Pengupahan Aceh tidak melakukan survey yang menyeluruh dan terkesan melakukan rekayasa dalam menentukan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL),” tegas Habibi Inseun.

Aksi yang mengundang kemacetan jalan T. Nyak Arief dihadiri sekitar ratusan buruh dari berbagai organisasi termasuk para guru.

Menanggapi aksi tersebut, Anggota DPRA Teuku Irwan Djohan mengatakan akan meninjau kembali hasil survey Dewan Pengupahan Aceh tersebut.

“Kita ingin tahu KHL yang sebenarnya itu berapa, jangan ada manipulasi,” kata Politisi Partai NasDem ini berharap jika setiap tahun muncul masalah, maka kedepan survey KHL bisa dilakukan oleh lembaga independen atau LSM.

“Kalau ada survey dari lembaga independen, tidak ada pihak yang berkelit,” katanya.

“Saya di gedung DPRA ini dipilih oleh rakyat, ini adalah aspirasi rakyat, kalau memang buruh minta Gubernur Aceh menunda penetapan UMP Aceh 2015, itu rakyat kita. Saya yang mundur atau rakyat yang memundurkan saya,” terang Teuku Irwan Djohan.

“Kita akan fasilitasi untuk mediasi antara pengusaha dengan pekerja. Kalau pengusaha tutup maka rakyat juga akan mengalami kerugian. Ini harus ada keterbukaan antara pemerintah, buruh dan pengusaha,” demikian Teuku Irwan Djohan.[fh]

To Top