Politik

Bendera Aceh Diubah, KPA Menolak

ACEHTERKINI.COM | Anggota Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Desk Aceh yang bernaung di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Masykur, mendesak kepada Pemeritah Aceh agar segera merobah desain Bendera Aceh Bulan Bintang.

Pasalnya Bendera yang akan dijadikan sebagai bendera Aceh itu melanggar dengan ketentuan Peraturan Presiden (PP) Nomor 77 tahun 2007.

Menurutnya, permasalahan bendera Aceh Bulan Bintang masih dibahas karena dipicu akibat kedua kubu antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Indonesia masing-masing saling mempertahankan.

“ Pemerintah Aceh tetap menggunakan Bendera Bulan Bintang. Sedangkan Pemerintah RI menggangap Bendera Bulan Bintang itu bendara separatis pada massa konflik Aceh, meskipun demikian Pemerintah Aceh harus segara mengambil celah kebijakan upaya masalah Bendera Aceh selesai ”, ujarnya, (27/10/2014) di Kota Lhoksuemawe.

Ia juga menjelaskan Pemerintah Pusat telah menghimbau kepeda Pemerintah Aceh agar desain Bendera harus berobah dan juga diterima semua masyarakat Aceh bukan dikalangan Eks kombatan GAM.

KPA Menolak

Eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Pasai, Tgk Zulkarnaini Bin Hamzah alias Tgk Ni menolak pernyataan Anggota Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Desk Aceh yang bernaung di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) itu.

Kepada acehterkini, Selasa (28/10/2014) Tgk. Ni mengatakan Undang-Undang Pemerintah Aceh telah disebutkan bahwa Bendara Aceh tetap Bulan dan Bintang.

Tgk Ni mengatakan Bendera Aceh tetap Bulan Bintang dan Komite Paralihan Aceh (KPA) tetap menolak pernyataan FKK Desk Aceh untuh mengubah desain bendara.

“Kenapa bendara itu dipersoalkan lagi, bahkan masyarakat Aceh sudah menerima bentuk dan desain Bulan Bintang,” jelas Tgk Ni.

“Kami berharap agar Presiden RI, Joko Widodo memperhatikan masalah Aceh, terutama terkait kewenangan Aceh sebagaimana tertuang dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh,” demikian Tgk. Zulkarnaini bin Hamzah. [kha]

To Top