Sosial

Aceh Minta Merdeka Kalau Pusat Setujui Pemekaran

ACEHTERKINI.COM | Pengamat Media dan Komunikasi Politik dari Erich Institute, Erman Anom mengatakan aspirasi pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS) di Aceh akan terganjal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
Mengutip laman jpnn, Kamis (23/10/2014). Erman mengatakan dalam UU PA menyebutkan kondisi Aceh yang sekarang ini bukan terbagi menjadi beberapa provinsi.
Alumni dari Universitas Nasional Malaysia yang juga asal dari Kota Lhokseumawe ini mengatakan para elit di Aceh terutama mantan Petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) akan keras menolak aspirasi tersebut.

“Pusat tidak akan menyetujui pemekaran di Aceh, kalau dipaksakan, bisa-bisa Aceh minta merdeka lagi,” ujar pria kelahiran 24 September 1963 itu.

Menurutnya, aspirasi pembentukan provinsi ALA-ABAS lebih didorong keinginan para elit di kawasan itu untuk mendapatkan kekuasaan.
“Itu untuk kepentingan elit agar mendapatkan dana otsus. Nah, dengan dana otsus itu akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rayat di sana. Ini keinginan mereka,” kata Erman.
“Pengalokasikan dana Otsus sebenarnya sudah merata,” jelas Erman.
Hanya saja, lanjutnya, pengelolaan dana otsus tidak optimal, karena terkendala masalah sumber daya manusia (SDM). “Buktinya, banyak dana otsus yang tidak terserat. Jadi memang ada masalah di SDM, yang kurang pintar mengelola dana,” cetus pria yang berkiprah di Jakarta itu. [red/sdr]

To Top