Hukum

26 Proyek Tanggap Darurat, Gubernur Aceh Kalah

ACEHTERKINI.COM | Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dan Koalisi NGO HAM Aceh menemukan sejumlah kasus perdata dari proyek-proyek tanggap darurat yang diduga dilakukan ada penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

“Ini terbukti setelah Gubernur Aceh, Zaini Abdullah atas nama Pemerintah Aceh kalah di Pengadilan Negeri Banda Aceh,” kata Kepala Advokasi Kebijakan dan Monitoring Peradilan MaTA, Hafidz.

Didepan wartawan, Kamis (2/10/2014) di Kantor LBH Banda Aceh, Hafidz mengatakan ada skenario dugaan korupsi yang melibatkan lembaga peradilan di Aceh.

“Kami meragukan kenapa SKPA sebagai subjek tergugat tidak melakukan banding dalam kasus tersebut,” kata Hafidz.

“Kami mencatat ada 48 perkara perdata yang digugat Perusahaan di PN Banda Aceh, paling banyak perkara yang terdaftar tahun 2014 sebanyak 41 perkara,” Sambung Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad.

Dari 48 perkara tersebut, tiga perkara masalah wanprestasi, dua perkara masalah ganti rugi dan 43 perkara merupakan perbuatan melawan hukum.

MaTA, LBH dan Koalisi NGO HAM mencatat ada 26 perkara perdata yang diputuskan PN Banda Aceh memenangkan perusahaan sebagai penggugat. Sedangkan sisanya masih dalam proses persidangan.

Menurut LBH, MaTA dan Koalisi NGO HAM Aceh kasus-kasus ini sepertinya ada skenario menggegoroti uang APBA. Ada kesan oknum pemerintah menyuruh perusahaan melakukan gugatan ke Pengadilan agar bisa dilakukan pembayaran.

“Apalagi kami menemukan kesepakatan bersama yang ditandatangani Forkopimda Aceh terkait kasus tersebut. Forkopimda justru meminta agar dapat melakukan pembayaran terhadap program dan kegiatan yang telah sesuai dengan “nilai ril” pekerjaan di lapangan,” kata Hafidz.

“Seharusnya Pemerintah tidak perlu membayar proyek-proyek yang diduga bermasalah,” sambung Zulfikar SH.

Saat ditanyai wartawan proyek yang bermasalah tersebut, Zulfikar Muhammad mengatakan banyak proyek tanggap darurat yang diduga menyimpang dan penyalahgunaan wewenang.

“Sejak tahun 2010, kami mencatat Dinas Pengairan Aceh paling banyak masalah proyek tanggap darurat yaitu 39 proyek, menyusul BPBA sebanyak 6 proyek dan Bina Marga Aceh 3 proyek,” katanya.

MaTA, LBH dan Koalisi NGO HAM Aceh meminta agar Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mengevaluasi lagi kinerja SKPA yang menjadi subjek gugatan dengan menggunakan dokument BPK dan Inspektorat.

“Kami juga akan menyurati Komisi Yudisial dan KPK terkait kasus-kasus ini,” demikian Zulfikar SH menutup Komperensi Pers.

Menanggapi masalah tersebut, Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Edrian kepada acehterkini mengatakan persoalan kalah dan menang merupakan kewenangan majelis hakim.

Dalam kasus perdata itu Pemerintah Aceh sebagai tergugat. “Kasus-kasus ini terjadi masa kepemimpinan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, yaitu persoalan proyek penanggulangan bencana dalam tanggap darurat,” ujar Edrian saat dihubungi malam tadi.

Edrian menjelaskan saat itu dalam memperoleh pembangunan fisik banyak tidak mengikuti prosedur atau mekanisme yang ada.

“Seperti tidak adanya kontrak, tidak dilakukan tender dengan dalil dalam keadaan tanggap darurat,” ujarnya.

Saat masa Gubernur Irwandi, banyak yang belum selesai dilakukan pembayaran. Tapi pada saat Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, perusahaan kembali meminta memenuhi pekerjaan yang sudah dilakukan.

”Dalam hal ini atas nama kelembagaan, Zaini Abdullah tetap bertanggungjawab,” kata Edrian.

“Kami mengakui Pemerintah Aceh kalah di PN Banda Aceh, Gubernur Aceh atas nama Pemerintah pada prinsipnya tetap melakukan banding dan kasasi ke MA dan sampai ada putusan inkrah,” katanya.

“Gubernur Aceh berlindung ke MA, kalau MA menyatakan bayar, maka pemerintah harus bayar,” tegas Edrian.

“Namun kami patut mencurigai kepada SKPA yang bersangkutan tidak melakukan banding, ini perlu kita pertanyakan kenapa. Padahal undang-undang memberikan hak penuh kepada SKPA untuk melakukan banding,” tutup Edrian. [red/*]

To Top