Hukum

WALHI akan Gugat Pemerintah Aceh

Gagal Mencegah Perusakan Hutan

ACEHTERKINI.COM | Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur dengan tegas mengatakan akan menggugat Pemerintah Aceh, yaitu Gubernur Aceh, Zaini Abdullah karena dianggap tidak menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Hal tersebut disampaikan melalui siaran resmi WALHI Aceh yang diterima acehterkini, Senin (1/9/2014).

Direktur Eksekutif WALHI Aceh, M. Nur menjelaskan produk hukum yang sudah diterbitkan itu hanya menjadi bahan arsip lemari kerja.

“Para penambang liar dengan leluasa menggunakan hutan lindung untuk bertambang, kasus lainnya juga atas nama infastruktur pembangunan jalan di dalam kawasan hutan lindung juga telah berkontribusi untuk perusakan hutan,” terang M. Nur.

Menurut perintah UU 18 Tahun 2013 dalam pasal (38), pasal (40), pasal (66), pasal (82) dan pasal (89) jelas menyebutkan wewenang PPNS melakukan penyelidikan dan penangkapan bagi penebangan liar yang telah sengaja menggunakan kawasan hutan lindung untuk penambang liar, penggunaan kawasan harus mendapatkan izin dari menteri kehutanan, baik pidana maupun denda sudah diterangkan dalam UU ini paling sedikit 1 tahun kurangan penjaran atau denda 1,5 milyar bagi pelaku.

Perusakan hutan melalui kegiatan penebangan liar atau pembukaan lahan untuk aktifitas penambangan akan mendatangkan bencana ekologi bagi lingkungan hidup dari hulu ke hilir, yang berdampak bagi keberlangsungan  mahkhuk hidup.

“Sikap kritis ini bukan berarti WALHI Aceh menantang semua aktifitas di hutan. Akan tetapi mendorong pemerintah harus tegas untuk memperbaiki tatakelola hingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup,” ujar M. Nur.

“Jika persoalan pencemaran terus terjadi dapat dipastikan WALHI Aceh akan menggugat pemerintah karena lalai menjalankan  perintah UU 18 tahun 2013 tentang P3H,” tutup M. Nur. [red]

To Top